GELORA.CO - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Nicodemus Ale menyindir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak peduli dengan tanah Borneo alias Kalimantan.
Nico menyebut, hal itu terlihat jelas saat Jokowi lebih memilih meresmikan proyek infrastruktur, Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan, Selasa (23/11/2021).
Dalam rangkaian kegiatan itu, Jokowi pun mencoba mengendarai traktor untuk menanam jagung di Kabupaten Jeneponto, Sulsel.
Di satu sisi, Walhi Kalbar pernah ‘mengundang’ Jokowi untuk datang langsung meninjau lokasi banjir di Sintang, Kalimantan Barat yang telah terjadi sejak lebih dari satu bulan lalu.
“Situasi ini sangat amat disayangkan bahwa presiden lebih memilih ke daerah lain dibanding ke daerah yang mengalami bencana. Seolah-olah kalau ngeliat-nya, they dont care about Borneo. Negara udah enggak peduli terhadap Kalimantan,” kata Nico, Selasa (23/11/2021).
Nico menyebut, kehadiran pemerintah yang diwakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Sintang tidaklah cukup. Nico menilai, Jokowi lebih baik turun langsung untuk meninjau langsung kondisi riil di wilayah tersebut.
“Meskipun dalam konteksnya presiden mengundang Menteri PUPR untuk meninjau lokasi [banjir di Sintang], tapi ini kan tidak meninjau secara keseluruhan terhadap ekologis yang ada di Sintang,” ujarnya.
“Ini kaitannya dengan perencanaan wacana normalisasi pengerukan sungai Kapuas, tapi tidak hanya melihat secara keseluruhan,” imbuhnya.
Paling tidak, kata Nico, Jokowi hadir untuk bertemu dengan masyarakat dan memberikan penguatan. Ia mengatakan pemerintah bisa mendengar langsung dari masyarakat dan menindaklanjutinya.
“Sebenarnya kita minta kehadiran negara dalam situasi ini untuk memberikan sedikit banyaknya semangat untuk korban. kedua, kehadiran negara untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan secara keseluruhan,” katanya seperti dikutip cnn.
Nico mengatakan, Sintang merupakan hanya satu gambaran yang memperlihatkan kondisi di Kalimantan saat ini. Ia menyebut, beberapa provinsi lain di Kalimantan juga banyak yang diterjang banjir.
“Sekarang ini rakyat Indonesia, Kalimantan ini mengalami ancaman. Ancaman memang tidak hanya datang dari perang tapi dari bencana alam. Kami minta tanggung jawab negara secara utuh dalam menjamin keselamatan rakyat RI,” ujarnya.
Jika Tak Datang, Buktikan Lewat Kebijakan
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengatakan tak masalah jika Jokowi benar-benar tak mau meninjau langsung lokasi banjir di Kalimantan. Namun, ia meminta Jokowi harus hadir dalam kebijakan-kebijakan yang turut menimbulkan bencana ekologis tersebut.
“Sebenarnya tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk kunjungan ya. karena yang kita butuhkan komitmen perubahan kebijakan yang lebih adil. Kalau datang tapi enggak ada perubahan kebijakan ya sama aja,” kata Wahyu, Selasa (23/11/2021).
Wahyu menilai dengan kondisi bencana-bencana yang sudah terjadi saat ini, Jokowi seharusnya segera melakukan pengkajian kembali atas izin-izin konsesi yang merugikan.
Ia mengatakan, Jokowi harus membuktikan pernyataan-pernyataannya lewat kebijakan dan pelaksanaan konkret di lapangan.
“Kita menunggu statement-nya yang dia sebut karena perubahan alih fungsi lahan bertahun tahun yang lalu. Sekarang dia punya kewenangan. Saya tunggu telunjuknya pemerintah memerintahkan apa yang disebutkan penyebab banjir itu, izin-izinnya dicabut,” tuturnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang menyatakan banjir yang telah berlangsung selama lima pekan akhirnya menunjukkan tanda-tanda surut. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Sintang, Benyamin mengatakan dari 12 kecamatan yang awalnya terdampak, saat ini tersisa enam.
“Sudah berangsur surut [kecamatan-kecamatan yang berada] di bantaran Sungai Melawi. Jumlah pengungsi 1970 KK, 6860 jiwa. Tinggal 6 kecamatan,” papar Benyamin.
Benyamin mengungkapkan bahwa kecamatan yang masih terdampak adalah kecamatan yang berada di bantaran Sungai Kapuas. Sementara, kecamatan di bantaran Sungai Melawi sudah surut. [kronologi]