GELORA.CO - Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyoroti soal paradoks sikap eksekutif dan legislatif terkait HAM.
Natalius menilai bahwa pemimpin selalu memelihara penjahat dan legislative bertindak sebagai alas legitimasi teror-teror yang dilakukan oleh negara.
Namun, di mata dunia, Presiden berlagak menjadi malaikat penyelamat demokrasi, HAM, dan keadilan.
“Pemimpin selalu pelihara penjahat dan legislatif bertindak sebagai alat legitimasi teror-teror yang dilakukan negara (state terrorizing) ke Rakyat,” kata Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 5 November 2021.
“Tetapi di dunia presiden berlagak malaikat penyelamat demokrasi, HAM, Keadilan. Paradoks! Saya percaya becik ketitik ala ketara,” sambungnya.
Nataius Pigai mengatakan itu sebagai respons terhadap berita bahwa DPR tak akan membahas dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu, 6 November mendatang.
Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay mengaitkan nama Jenderal Andika.
Namun, Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa proses peradilan ini sudah selesai.
Ia menjelaskan bahwa dalam kasus ini, sudah ada pihak yang dihukum, yakni empat perwira dan tiga prajurit.
“Jadi itu sudah selesai. Saya rasa teman-teman di Komisi I tidak akan membahas soal itu,” katanya pada Kamis, dilansir dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan Andika sebagai calon Panglima TNI.
Mereka mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM.
Secara spesifik, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa pemberitaan yang mengaitkan nama Jenderal Andika dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius. (terkini)