GELORA.CO -Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar NU.
Makna permintaan Kiyai Said samar-samar. Ada apa gerangan?
Sebagaimana diketahui, Said Aqil bakal maju lagi untuk menjadi Ketum PBNU periode ketiga lewat Muktamar NU itu. Selain Said, ada lagi calon lain yang maju.
"Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral," kata Said Aqil dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia, di Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).
Dia meminta agar pemerintah tidak ikut campur dalam Muktamar NU itu. Dia menyebut jika pemerintah ikut campur, maka berpotensi akan merusak Muktamar NU.
"Kalau kata orang kan, pemerintahan, kementerian misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti. Mobilisasi suara, akan rusak nanti?" ungkap Said Aqil.
Muktamar NU akan digelar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Salah satu agenda penting dalam Muktamar NU 2021 adalah pemilihan ketua umum. Sejauh ini ada dua kandidat calon Ketua Umum NU, Said Aqil Siroj dan Yahya Cholil Staquf.
Kata Yahya Staquf
KH Yahya Cholil Staquf yang juga Katib Aam PBNU ini setuju dengan permintaan Said Aqil. Lagipula, Jokowi juga tidak akan memihak dalam pemilihan Ketum PBNU nanti.
"Saya setuju dengan Kyai Said. Tapi saya juga yakin bahwa tanpa diminta pun, baik pemerintah maupun Presiden Joko Widodo, tidak akan campur tangan dalam Muktamar NU atau perhelatan ormas yang mana pun selain NU," kata Yahya Staquf kepada wartawan, Jumat (12/11).
Lebih lanjut, Yahya Staquf mengatakan hingga saat ini persiapan Muktamar NU berjalan normal. Hanya saja, menurut dia, munculnya gejala kampanye gelap salah satu yang membuat risih.
"Satu-satunya yang membuat risih mungkin gejala kampanye hitam yang mulai muncul. Tapi itu pun mungkin naluriah saja pada saat mengalami defisit gagasan," kata Staquf.
Calon Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf
Pengamat politik mencoba menelaah, sebenarnya apa makna permintaan Said Aqil kepada Jokowi agar netral di Muktamar PBNU. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat permintaan Said Aqil menyiratkan persaingan calon Ketum PBNU memang panas, apalagi kalau bukan persaingan antara Said Aqil vs Yahya Staquf. Apalagi belakangan ada isu Kemenag memborong hotel di sekitar arena Muktamar NU di Lampung.
"Apalagi salah satu kandidat Ketum PBNU adalah Gus Yahya, yang merupakan kakak Kemenag. Tudingan Wakil Ketua PWNU itu seakan tersirat menuding salah satu pihak," kata Adi Prayitno.
Doktor politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut permintaan Kiai Said Aqil kepada Presiden Jokowi untuk netral dalam Muktamar NU mengindikasikan adanya kekhawatiran penggunaan instrumen kekuasaan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menyukseskan Ketum PBNU dalam Muktamar di Lampung mendatang. Senada dengan Adi, dia menyoroti isu Kemenag terlibat dalam Muktamar NU.
"Kekhawatiran itu muncul sebagai respons atas anggapan adanya dugaan penggunaan jaringan dan otoritas Kementerian Agama di bawah Menteri Gus Yaqut, yang notabene merupakan adik calon Ketum PBNU yang juga Katib Aam PBNU saat ini, yakni Gus Yahya Cholil Staquf. Jika dugaan itu bisa dikonfirmasi, pengaruhnya terhadap arah suara Muktamar akan cukup signifikan, mengingat para pengurus PWNU dan PCNU di daerah cukup banyak yang diisi oleh warga nahdliyin yang juga bekerja di jajaran Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota," kata Umam terpisah.
PPP
PPP yakin Jokowi tak akan cawe-cawe di Muktamar NU. Jangankan Muktamar NU, bahkan dalam dinamika parpol-pun Jokowi juga tidak ikut campur.
"Ya saya kira Presiden Jokowi memang netral ya dalam setiap perhelatan organisasi," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (12/11).
Dari PDIP, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah tidak bakal mengintervensi perhelatan Nahdliyin itu. Jokowi lahir dari PDIP, partai yang mengerti betul peran NU dalam sejarah kemerdekaan negara. Itu akan dihormati Jokowi.
"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi dan bersikap netral dalam Muktamar NU," ujar Hasto.
Setneg
Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menegaskan Jokowi tidak pernah berniat campur tangan dalam Muktamar NU. Soalnya, Muktamar itu tentu saja merupakan ranah Nadliyin. NU punya independensi yang tak boleh diganggu.
"Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan," ujar Stafsus Mensesneg Faldo Maldini.(detik)