GELORA.CO - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung tak menampik potensi tekanan yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT G20. Martin menyarankan pemerintah segera membangun industri hilir tambang nikel, agar tidak muncul 'pasar gelap'.
"Saya kira mungkin saja ada (tekanan ke Jokowi saat G20), karena memang kebutuhan nikel dunia dalam proporsi yang cukup besar berasal dari Indonesia," kata Martin kepada wartawan, Minggu (28/11/2021).
"Dengan posisi seperti itu, maka Indonesia harus segera membangun industri terkait hilirisasi nikel. Sehingga, hasil tambang kita itu memiliki nilai tambah," imbuhnya.
Martin mengingatkan pelarangan ekspor nikel harus dibarengi dengan pembangunan industri hilir (industri yang memproduksi barang siap pakai). Jika tidak, sebut dia, yang dirugikan justru para penambang nikel, dan tentunya para tenaga kerja .
"Jangan sampai, kita sudah melarang ekspor nikel, sementara pembangunan industrinya berlangsung lama. Sehingga, justru merugikan para penambang nikel dan tentunya juga seluruh masyarakat yang terkait, seperti tenaga kerja, pelaku transportasi dan lain sebagainya," papar Martin.
Anggota DPR Fraksi Partai NasDem itu mewanti-wanti kemunculan pasar gelap tambang nikel. Menurutnya, pemerintah saat ini harus memprioritaskan pembangunan industri hilir tambang nikel.
"Jika pelarangan itu juga berlangsung lama tanpa industri hilirnya, akan rawan untuk terjadinya 'pasar gelap' tambang nikel. Jadi intinya, industri hilirisasi nikel harus menjadi target prioritas," terang Martin.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP NasDem itu juga tak membantah ada kekuatan geopolitik. Namun, Martin meyakini Presiden Jokowi memiliki visi untuk menjalin kerja sama dengan para pihak dapat menguntungkan Indonesia.
"Ini kan hubungan ekonomi ya. Kita kerja sama saja dengan yang lebih memberikan kita keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Menurut saya, Pak Jokowi memiliki visi itu," sebutnya.
Seperti diketahui, tekanan terhadap Presiden Jokowi saat pertemuan G20 diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Tekanan ini terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor hasil tambang mentah, seperti nikel.
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menjelaskan bahwa mereka yang menekan Presiden Jokowi tidak ingin Indonesia hanya dekat dengan satu negara saja. Mereka yang menekan khawatir satu negara yang berhubungan dengan Indonesia itu akan memonopoli pengiriman pengolahan hasil tambang, seperti nikel.
"Mereka pada dasarnya tidak ingin Indonesia hanya membangun hubungan istimewa dengan satu negara saja," kata Faisol.
"Benar," imbuhnya membenarkan kekhawatiran negara penekan Jokowi akan potensi monopoli pengiriman pengolahan hasil tambang oleh satu negara.[detik]