GELORA.CO - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengangguk setuju dengan adanya kabar bahwa reuni 212 akan digelar pada bulan Desember depan.
Ia menyatakan kesepakatannya dengan alasan kekuasaan di Indonesia perlu dikontrol sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada awalnya, ia mengatakan bahwa rencana reuni 212 pastinya akan menimbulkan banyak pertentangan maupun dukungan dari berbagai pihak.
“Tentu banyak orang yang pro, banyak orang yang juga kontra terhadap reuni 212,” ujarnya dilansir Pikiran Rakyat, 8 November 2021.
Ia menjelaskan, bahwa wajar saja jika banyak yang memberikan pertentangan terhadap rencana reuni 212.
Pasalnya, aksi itu sendiri sedari awal sudah bermuatan politis, yang mana pada tahun 2016, aksi yang diinisiasi oleh Rizieq Shihab ini mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias ahok yang dinilai menistakan Islam.
“Maklum saja, karena memang reuni 212 ini awalnya muatannya sangat-sangat politis,” terangnya.
Lebih lanjut, ia pun menyinggung soal layak tidaknya aksi tersebut digelar.
Menurutnya, sudah pasti rencana reuni akbar 212 ini akan bermasalah dengan pandemi Covid-19.
“Walaupun sebagian pihak mengatakan udah Covid itu nggak ada lagi sebenarnya, yang ada adalah bisnis Covid,” jelasnya.
“Tapi kita harus mengikuti juga pemerintah, paling tidak kan ada pemerintah yang masih bisa kita percaya, dan kita dengarkan nasihatnya seperti apa dalam soal penyebaran Covid-19,” tandasnya.
“Jadi saya setuju saja, kenapa? Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuatan civil society yang masih agar jalannya kekuasaan ini benar-benar sesuai dengan amanah UUD 1945,” terang Refly. (terkini)