GELORA.CO -Dugaan bisnis PCR yang dilakukan menteri Kabinet Indonesia Maju kini turut menyeret nama Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ramai disebut-sebut ikut terlibat dalam bisnis ini membuat pengakuan baru.
Pengakuan yang dimaksud adalah menyebut bahwa penentuan harga PCR turut dibahas oleh Presiden Joko Widodo.
Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (22/11).
“Menteri Erick Thohir mengakui bahwa penentuan harga PCR dibahas bersama Presiden Jokowi,” ujarnya, yang beberapa waktu lalu melaporkan Erick Thohir dan Luhur Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR.
Atas dasar pengakuan tersebut, Iwan Sumule mendorong anggota DPR RI untuk tergerak menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Sepatutnya, DPR gunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, presiden sebagai kepala pemerintahan. Apalagi ada dugaan perbuatan melawan hukum, kolusi dan nepotisme,” tutupnya. (RMOL)