GELORA.CO - Pelaksanaan Muscab ke VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung berakhir buntu. Sejumlah peserta yang mengikuti musyawarah tersebut banyak yang melakukan walk out karena menilai adanya pelanggaran AD/ART.
Wakil Sekretaris OKK DPC PPP Kota Bandung Asep Nurjaman mengatakan akibat muscab yang berakhir buntu, hingga saat ini belum terdapat keputusan apapun. Seharusnya salah satu agenda muscab yang digelar di Hotel Grand Preanger pada Jumat (5/11/2021) lalu itu, memilih ketua DPC yang baru.
Menurutnya dia bersama peserta yang walk out kecewa dengan pelaksanaan Muscab karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan. "Ada kejanggalan dalam mekanisme proses pembahasan persidangan, khususnya di sidang paripurna IV yang membahas mengenai tata tertib pemilihan formatur," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (8/11/2021).
Ia menyaatakan DPC yang masa kerjanya akan segera berakhir ini menentukan formatur secara sepihak. Seharusnya, formatur ditentukan pada saat muscab berdasarkan kesepakatan para peserta yang hadir.
"Kalau ini tidak. Formatur malah ditentukan berdasarkan hasil pramuscab yang dilakukan tanggal 3 November di kantor DPW PPP Jabar. Ini tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," katanya.
Asep menuturkan partainya sudah jelas mengatur bahwa keabsahan legalitas formatur dibahas langsung oleh peserta muscab. "Jadi yang berhak menyetujui formatur itu peserta muscab, bukan pengurus DPC," ujarnya.
Selain tidak sesuai aturan, dengan adanya formatur yang bukan hasil kesepakatan peserta muscab ini, Asep khawatir akan terjadi persoalan selama proses tersebut.
"Kenapa? karena formatur hasil pramuscab itu tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, kami juga tidak mau muscab ini ada intevensi dan intimidasi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua PAC PPP Kecamatan Batununggal Ari Syahbani mengatakan dari 26 kecamatan sebanyak 21 ketua PAC seperti dari Andir, Sukajadi, Cicendo, Gedebage, Buah batu, Bandung Kidul, Rancasari, dan Regol sepakat walk out dari arena muscab akibat hal tersebut.
Dia menilai pemilihan formatur yang dipaksakan ini menandakan adanya intervensi dari DPC termasuk dalam pemilihan ketua periode baru.
"Ini juga membuktikan tidak adanya kepercayaan dari DPC kepada PAC. Padahal kami hadir di muscab, sehingga kami berhak menentukan sikap," katanya.
Selain itu, jika dibiarkan, hal ini menjadi preseden buruk karena bertentangan dengan aturan yang ada. "Formatur dipilih saat pramuscab, dibawa ke arena muscab. Tapi seakan-akan itu disetujui oleh peserta muscab. Padahal tidak ada kesepakatan dari peserta muscab," jelasnya.
Ketua PAC PPP Bandung Kidul Kosrandani menilai muscab seharusnya menjadi ajang untuk memilih kader terbaik untuk memimpin partai. Sehinga prosesnya harus berdasar pada peraturan organisasi yang berlaku.
Namun, dia menilai sikap dan tindakan pimpinan DPC PPP Kota Bandung yang memaksakan kehendak dengan menabrak peraturan organisasi dan tata tertib demi memuluskan calon yang diusung, telah mencederai nilai demokrasi dan nilai-nilai partai yang seharusnya dijunjung tinggi.
"Makanya kami keberatan dan menolak tindakan sepihak ini," katanya. Jika dibiarkan, dia khawatir PPP di Kota Bandung akan pecah.
"Ini bisa merusak soliditas partai. Kalau begini terus, partai kami di ambang perpecahan," tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pimpinan pusat dan wilayah mengambil sikap dan memerintahkan agar proses musyawarah cabang PPP Kota Bandung dikembalikan sesuai dengan seharusnya. "Kalau tidak diselamatkan oleh pimpinan di tingkat atas, kami khawatir ini hanya akan menimbulkan perpecahan," ujarnya.(detik)