GELORA.CO -Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut para menteri di Kabinet Indonesia Maju dibebaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dalam konteks persiapan Pilpres 2024.
Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim menyebut hal tersebut merupakan kabar baik.
Mulanya Luqman Hakim mengaku belum pernah mendengar secara langsung Jokowi menyampaikan 'restu' kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk 'jual diri;.
"Jika benar Presiden Jokowi memberi restu atau dorongan jajaran kabinet melakukan hal itu, tentu bagi saya ini kabar baik; menjadi pertanda Presiden Jokowi berpikir sistematis untuk regenerasi kepemimpinan nasional 2024," kata Luqman Hakim kepada detikcom, Selasa (9/11/2021).
Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut para menteri di Kabinet Indonesia Maju dibebaskan Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Muzani menyambut baik langkah ini.
Hal itu disampaikan Muzani saat ditanyai soal para menteri yang masuk bursa capres 2024 dan bagaimana mengkonsolidasikan para tokoh tersebut. Muzani menegaskan hal tersebut bukan masalah.
"Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan, menaikkan popularitas dan elektabilitas dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
"Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," ujarnya.
Luqman menyebut agar niat baik Jokowi tidak menimbulkan masalah, maka para menteri perlu memenuhi sejumlah hak. Ada 4 hal yang wajib diterapkan para menteri.
"(a) Tidak menggunakan anggaran negara untuk aktivitas politik personal," ujar Luqman.
Kemudian, para menteri diimbau untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan tugas sebagai menteri. Tidak boleh kinerja kementerian, sebut Luqman, amburadul gara-gara menteri sibuk melakukan branding politik.
"(c) Tidak berlaku diskriminatif dalam memberi layanan pada masyarakat berdasarkan perbedaan arah dukungan politik Pilpres 2024," tutur Luqman.
Luqman juga meminta para menteri menjaga kekompakan sebagai anggota kabinet. Dia juga meminta menteri-menteri tidak tergoda melakukan intrik serta saling jegal.
"Jika saling menjegal antarmenteri terjadi, maka Presiden harus segera memberi teguran keras. Jika perlu langsung dicopot, karena pasti mengacaukan pelaksanaan program-program prioritas yang ditetapkan Presiden Jokowi sendiri," imbuh Luqman.
Luqman mengusulkan agar Jokowi memberikan kesempatan menteri Kabinet Indonesia Maju yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden di 2024 untuk mengundurkan diri.
"Menurut saya, akan lebih baik Presiden Jokowi memberi kesempatan pengunduran diri kepada menteri-menteri yang saat ini sudah menunjukkan keinginannya mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden 2024 sehingga dapat fokus menyiapkan diri dan tidak mengganggu kinerja pemerintah," kata Luqman.
"Sekaligus menghindarkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik personal menteri-menteri dalam mencari dukungan politik ke arah pilpres 2024," lanjutnya.(detik)