GELORA.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia menghadapi ancaman global di tengah upaya pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati.
Sri Mulyani mengatakan, di tengah upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pada 2022, muncul berbagai risiko baru. Mulai dari volatilitas harga komoditas di pasar global, tekanan inflasi yang bisa berdampak pada kenaikan suku bunga, hingga dinamika geopolitik.
"Tahun depan terjadi beberapa dinamika global yang harus kita waspadai seperti inflasi tinggi, tapering, dan juga (tingginya) harga komoditas, serta dari sisi perekonomian baik RRC maupun Amerika, kemungkinan akan menghadapi tekanan dengan dinamika ini," kata Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Dia menjelaskan, pemerintah akan memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 pada penanganan pandemi Covid-19 dan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, fokus APBN juga diarahkan pada peningkatan kualitas belanja yang makin efisien dan efektif serta produktif, serta mendukung reformasi struktural.
"Selanjutnya mendukung subsidi agar makin terarah terutama dalam UMKM, petani dan layanan transportasi. TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi dan Dana Desa serta DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk mendorong program percepatan penanggulangan kemiskinan," kata Sri Mulyani memaparkan.
Postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun.
Menkeu menjelaskan anggaran belanja pendidikan mencapai Rp542,8 triliun; kesehatan sebesar Rp255,4 triliun; perlindungan sosial mencapai Rp431,5 triliun; infrastruktur mencapai Rp365,8 triliun; ketahanan pangan senilai Rp92,2 triliun; pariwisata sejumlah Rp10,2 triliun serta bidang teknologi informasi dan komunikasi mencapai Rp25,4 triliun. [indozone]