GELORA.CO - Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon, ditegur partainya usai menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal banjir di Kabupateng Sintang, Kalimantan Barat. Teguran tersebut dinilai terkait dengan etika koalisi.
Pakar Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut Gerindra mencoba memperingatkan Fadli Zon karena saat ini Gerindra mendukung Pemerintahan Jokowi di Koalisi Indonesia Maju.
"Dalam konteks etika koalisi, kritik yang dilontarkan Fadli Zon memang tidak elok. Gerindra tentu paham bahwa esensi dan konsekuensi dari koalisi politik adalah kebersamaan, saling mendukung dan menguatkan; bukan saling mengkritik atau menjatuhkan. Jika partai politik berkoalisi tetapi masih ada elemennya 'celometan'," kata Umam saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Lebih lanjut, Umam menjelaskan ada 2 indikasi alasan Fadli Zon masih tetap aktif mengkritik Jokowi meski Gerindra sudah berkoalisi. Salah satu alasannya yakni ada ketidaksolidan di internal Gerindra.
"Pertama, tidak solidnya elemen internal partai politik dalam mendukung keputusan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sehingga keputusan koalisi politik menjadi produk yang sifatnya dipaksakan oleh elite, 'top-down', dan tidak natural. Akibatnya, koalisi hanya kamuflase karena sel-sel politik di internal partai masih mencoba memanfaatkan titik lemah mitra di dalam pemerintahan," jelas Umam.
Alasan kedua, Umam berpendapat Gerindra sengaja bermain politik standar ganda. Artinya, kata dia, Gerindra tetap ingin menikmati posisi aman di koalisi tapi tetap tidak ingin kehilangan dukungan dari pihak yang kecewa dengan pemerintah untuk modal Pemilu 2024.
"Partai bisa saja secara sengaja menggunakan politik standar ganda (double standard). Di satu sisi, partai ingin menikmati 'political leverage' dari koalisi pemerintahan dengan mendapatkan sumber akses logistik hingga untuk mengamankan partai agar bebas dari berbagai macam gangguan. Namun di sisi lain, partai politik tidak siap menerima kekurangan pamerintah. Sehingga, ia berusaha mempertahankan dukungan basis pemilih loyalnya yang semula kecewa dan tidak sejalan dengan pemerintah," ucapnya.
"Dalam konteks ini, mungkin saja Gerindra sadar bahwa keputusannya untuk bergabung dengan pemerintah akan memunculkan 'koreksi elektabilitas' di Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, sikap standar ganda Gerindra itu dijalankan untuk menjaga keseimbangan permainan di aras koalisi dan upaya menetralisir koreksi elektabilitas di Pemilu 2024," lanjutnya.
Prabowo-Puan Maharani di Pilpres 2024 sehingga terpaksa membungkam.
"Gerindra tampaknya akan cepat dan agresif dalam menertibkan suara-suara sumbang seperti dari Fadli Zon ini. Sebab Prabowo dan Gerindra masih 'berharap besar' untuk bisa mewujudkan koalisi 'Prabowo-Puan' menuju Pilpres 2024. Hal itu akan terus diupayakan untuk memanfaatkan situasi dan realitas politik berupa belum jelasnya tokoh potensial dari PDIP yang marketable untuk dijual di Pilpres 2024 mendatang," tuturnya.
Umam menerka Gerindra akan segera mengatasi Fadli Zon jika memang benar akan memasangkan Prabowo dan Puan di 2024. Namun jika itu tidak tepat, menurutnya berarti Gerindra membutuhkan peran Fadli Zon sebagai pengkritik di DPR.
"Namun jika Gerindra sendiri ternyata masih tidak yakin dengan rencana efektivitas koalisi Prabowo-Puan, dan tetap mencoba mempertahankan basis pemilihnya yang tidak sejalan dengan pemerintah, maka politik standar ganda akan terus dimainkan dan peran-peran kontroversial Fadli Zon yang mengacaukan keharmonisan koalisi akan tetap dibiarkan," imbuhnya.
Prabowo Tegur Fadli Zon
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, ditegur partainya karena menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal banjir Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menegur Fadli Zon via Sekjen Partai.
Juru bicara Gerindra, Habiburokhman, mengatakan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegur Fadli Zon secara lisan.
Habiburokhman menyebut pernyataan Fadli Zon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang merupakan sikap pribadi, tidak terkait kepartaian ataupun sikap Fraksi Gerindra DPR RI.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11).(detik)