GELORA.CO - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap mundur jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Luhut menegaskan tak mendapat untung sepeser pun.
Luhut menjelaskan bahwa dirinya memang memberikan sumbangan uang ke Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun, dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata tidak untuk mencari keuntungan tapi untuk kemanusiaan.
"Kalau ke GSI itu saya naro duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung," kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV, seperti dilihat, Jumat (12/11/2021).
Luhut juga menyinggung terkait dirinya memberikan sumbangan ke 7 universitas di Tanah Air. Dari sumbangan-sumbangan itu, Luhut mengaku tak sepeser pun mendapat untung.
"Saya nyumbang di 7 Universitas, ada di UI, di USU, di UGM, di mana itu, itu nyumbangan dari saya tuh, nggak ada untung, apa yang mau diuntung? Wong saya terlibat ini, untung kita buat Maret April Juni tahun lalu, kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu," ucapnya.
Guna membuktikan ucapannya bahwa dirinya tak mengambil untung sedikit pun dari GSI itu, Luhut siap diaudit BPK. Dia memastikan bahwa uang dari GSI itu juga tidak mengalir ke PT Tobako Sejahtera dan pemegang saham lainnya.
"Siap banget (diaudit) dari awal, tidak ada ke kantong saya satu peser. Untuk apa sih wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok, saya nyumbang karena betul-betul kemanusiaan," tegas Luhut.
Lebih jauh, Luhut pun siap dipanggil KPK usai dirinya bersama Menteri BUMN dilaporkan ke KPK gegera isu bisnis PCR ini. Menurutnya, selama dirinya tidak merasa melakukan hal-hal yang salah dirinya tak akan takut.
"Siap aja (dipanggil KPK), kenapa sih nggak. Saya nggak ada yang saya takutin sepanjang saya tidak melakukan itu, ndak ada. Apa yang saya lakukan? Wong saya tidak ada bisnis apa-apa dengan itu, dan memang dasarnya bisnis itu memang murni untuk kemanusiaan," katanya.
"Kalau saya terima duitnya saya resign, gampang lah gitu aja repot," imbuh Luhut.
Isu keterlibatan pejabat pemerintahan dalam bisnis PCR mencuat belakangan ini. Isu tersebut bahkan sampai menyeret nama KPK, di mana ada dua menteri yang dilaporkan ke KPK terkait isu bisnis PCR ini, yakni Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Luhut, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, mengakui terlibat bisnis PCR. Jodi menjelaskan bahwa Luhut memang diajak oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Jodi mengklaim keikutsertaan Luhut membentuk GSI dilakukan untuk membantu penyediaan tes COVID-19, bukan untuk mencari untung di masa pandemi. GSI sendiri terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.
"Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test covid dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala," ungkap Jodi kepada detikcom, Senin (1/11).
Sama halnya dengan Luhut. Erick Thohir mengklarifikasi isu terlibat bisnis PCR melalui staf khususnya, Arya Sinulingga. Arya membantah bosnya terlibat bisnis PCR.
"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius," kata Arya Sinulingga kepada wartawan, Selasa (2/11). [detik]