Luhut Sebut RI Masih Perlu TKA Karena Banyak Pekerja Lokal Belum Penuhi Syarat

Luhut Sebut RI Masih Perlu TKA Karena Banyak Pekerja Lokal Belum Penuhi Syarat

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Indonesia saat ini masih memerlukan tenaga kerja asing (TKA) lantaran belum banyaknya tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi.

Luhut menilai TKA ini terutama untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor industri pengolahan, hal itu karena saat ini TKA masih diandalkan untuk pengoperasian mesin-mesin.

Kendati demikian, Luhut menegaskan bahwa porsinya sangat kecil, atau kurang dari 10 persen dari total tenaga kerja yang ada saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kalau TKA hanya untuk transfer skill dalam waktu singkat itu tidak masalah. Persoalannya TKA yang didatangkan tidak semuanya seperti itu.

"Problemnya TKA yang masuk mengerjakan dari mulai proses konstruksi sampai pabrik beroperasi. Itu yang aneh. Apakah tenaga kerja lokal tidak mumpuni, kemudian semua TKA punya skill? Jawabannya adalah tidak benar," kata Bhima saat dihubungi, Minggu (21/11).

Bhima merasa banyak tenaga lokal yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan bergengsi diluar negeri yang notabene merupakan ahli di bidang yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia.

"Problemnya pemerintah seakan mendorong paket investasi beserta tenaga kerja asingnya dan praktik ini seakan dibiarkan. Kalau sudah paket begitu bagaimana tenaga kerja lokal bisa lebih banyak dilibatkan?" ujar Bhima.

Bhima juga berkomentar terkait program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dalam negeri seperti Pendidikan Vokasi, Balai Latihan Kerja, hingga Kartu Prakerja.

Dia mempertanyakan efektivitas program yang dibuat pemerintah tersebut karena kenyataannya masih banyak tenaga kerja asing yang didatangkan.

"Kalau TKA nya tetap meningkat maka jadi pertanyaan besar, output-nya ke mana ya? Apakah pernah di evaluasi berapa persen lulusan pekerja yang terserap di proyek-proyek pemerintah? Ini masalah serius dan terus dinormalisasi dengan alasan tenaga kerja Indonesia produktivitas dan kualitasnya rendah," jelas Bhima. [kumparan]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita