GELORA.CO -Ramai isu sejumlah menteri seperti Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap awal mula pengadaan tes PCR muncul saat Indonesia sedang panik menghadapi pandemi corona.
Diketahui, kabar sejumlah menteri bermain di PCR ini diungkap Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.
"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.
Luhut Siap Mundur Jika Terima Duit Bisnis PCR
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap mundur jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Luhut menegaskan tak mendapat untung sepeser pun.
Luhut menjelaskan bahwa dirinya memang memberikan sumbangan uang ke Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun, dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, tapi untuk kemanusiaan.
"Kalau ke GSI itu saya naro duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung," kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV, seperti dilihat, Jumat (12/11/2021).
Luhut juga menyinggung terkait dirinya memberikan sumbangan ke 7 universitas di Tanah Air. Dari sumbangan-sumbangan itu, Luhut mengaku tak sepeser pun mendapat untung.
"Saya nyumbang di 7 universitas, ada di UI, di USU, di UGM, di mana itu, itu nyumbangan dari saya tuh, nggak ada untung, apa yang mau diuntung? Wong saya terlibat ini, untung kita buat Maret-April-Juni tahun lalu, kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu," ucapnya.
Guna membuktikan ucapannya bahwa dia tak mengambil untung sedikit pun dari GSI itu, Luhut siap diaudit BPK. Dia memastikan bahwa uang dari GSI itu juga tidak mengalir ke PT Tobako Sejahtera dan pemegang saham lainnya.
"Siap banget (diaudit) dari awal, tidak ada ke kantong saya satu peser. Untuk apa sih wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok, saya nyumbang karena betul-betul kemanusiaan," tegas Luhut.
Lebih jauh, Luhut pun siap dipanggil KPK usai dirinya bersama Menteri BUMN dilaporkan ke KPK gegara isu bisnis PCR ini. Menurutnya, selama tidak merasa melakukan hal-hal yang salah, dia tak akan takut.
"Siap aja (dipanggil KPK), kenapa sih nggak. Saya nggak ada yang saya takutin sepanjang saya tidak melakukan itu, ndak ada. Apa yang saya lakukan? Wong saya tidak ada bisnis apa-apa dengan itu, dan memang dasarnya bisnis itu memang murni untuk kemanusiaan," katanya.
"Kalau saya terima duitnya saya resign, gampanglah gitu aja repot," imbuh Luhut.
Mahfud Md Buka Suara soal Isu Luhut-Erick di Bisnis PCR
Menko Polhukam Mahfud Md turut berbicara mengenai polemik dugaan keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis tes PCR. Menurut Mahfud, pengadaan tes PCR sejatinya muncul saat Indonesia sedang panik menangani virus Corona (COVID-19).
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menjadi keynote speaker pada webinar yang bertajuk 'Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 terhadap UUD 1945' seperti dikutip Minggu (14/11/2021). Mulanya, Mahfud menyebut kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia muncul sejak pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang dituding menggarong uang negara.
"Menurut hukum keuangan, pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19 diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat perppu," kata Mahfud.
Dalam perjalanannya, DPR kemudian menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mahfud menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat frasa di Pasal 27 ayat (2) ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).
"Ternyata DPR menyetujui perppu tersebut menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK. Malah, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun 'selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan', oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai 'conditionally constitutional'," katanya.
Pada 2020, Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo mengajak peran serta masyarakat untuk ikut menanggulangi COVID-19. Sebab, kata Mahfud, saat itu masyarakat panik terkena teror COVID-19 sampai-sampai alat kesehatan menjadi langka.
"Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar-dokter, antar-ahli agama, antar-sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik," ujarnya.
Menurut Mahfud, seruan Presiden Jokowi kepada masyarakat itu ditanggapi cepat. Hal tersebut dibuktikan, kata Mahfud, dengan munculnya penelitian membuat vaksin, obat hingga alat pelindung diri (APD).
"Atas seruan presiden itu, muncullah kegiatan industri masker di berbagai daerah, muncul obat-obatan tradisional seperti minuman pokak dari Jawa Timur, ramuan telur-jahe, obat sedot antivirus, dan sebagainya," lanjutnya.
Kemudian berkembang penelitian kreatif lainnya dari berbagai kampus di Indonesia. Dari UGM, kata Mahfud, mereka melahirkan tes GeNose untuk mendeteksi ada tidaknya virus Corona yang masuk ke tubuh manusia.
"Bermunculan pula hasil penelitian kreatif dari berbagai kampus. Dari UGM, misalnya, lahir GeNose, dan dari Universitas Airlangga (Unair) lahir lima racikan obat untuk mengobati COVID-19 sesuai dengan tingkat komplikasinya," ungkapnya.(detik)