GELORA.CO - Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI telah dilaksanakan, Senin (8/11).
Sejalan dengan itu, isu reshuffle menguat dan kabar Hadi masuk kabinet santer beredar.
Momen pergantian Panglima TNI, disebut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya bakal dijadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak kabinet.
Hadi dinilai berpeluang digaet karena jejak kedekatannya dengan Jokowi.
Yunarto menyebut Hadi bisa saja menjabat di kementerian sektoral seperti Perhubungan atau Polhukam.
Namun tak tertutup kemungkinan Hadi bakal masuk ke lingkaran dalam presiden seperti kepala staf presiden (KSP).
"Apakah Pak Hadi Tjahjanto dimungkinkan untuk masuk ke dalam barisan kabinet baru? Saya pikir sangat mungkin. Diketahui beliau orang lama presiden, bisa dipastikan satu garis visi misi dari mulai sesmilpres lalu kemudian kemarin menjadi Panglima, sehingga sangat dimungkinkan," kata Yunarto, Senin (8/11).
Mayoritas fraksi di parlemen menanggapi kabar ini dengan diplomatis.
Mereka enggan berspekulasi dan lebih menyerahkan keputusan itu kepada presiden.
Seperti tanggapan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Nico Siahaan.
"Untuk isu reshuffle saya tak bisa berasumsi. Karena selain itu prerogatif presiden, juga banyak unsur kinerja yang tidak mudah untuk diukur sebagai patokan reshuffle," kata Nico.
Gerindra melalui sang Sekretaris Jenderal yakni Ahmad Muzani juga sepakat masuk tidaknya Hadi ke kabinet merupakan wewenang presiden.
Ditemui di Kompleks Parlemen, Muzani sendiri mengaku belum mendengar informasi rencana reshuffle dari istana.
"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," kata Muzani.
Sementara Syaifullah Tamliha, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, menyarankan agar Hadi dapat menikmati masa pensiunnya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Namun bila akhirnya masuk ke kabinet, Syaifullah menilai Hadi bisa mendapatkan posisi Gubernur Lemhanas sehingga tetap menjalin hubungan dengan Komisi I DPR RI.
"Sebaiknya beliau menikmati masa pensiun, kumpul keluarga dan enjoy. Jika untuk tetap menjadi mitra Komisi I, pilihannya menjadi Gubernur Lemhanas," ucapnya.
Untuk partai koalisi pendukung pemerintah lainnya seperti Fraksi Golkar, NasDem, dan PKB menyatakan enggan berkomentar mengenai isu masuknya Hadi ke kabinet.
Di sisi lain, PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi sebenarnya memiliki pendapat tak berbeda jauh, yakni menyerahkan kepada presiden. Hanya saja, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta agar kesempatan ini tak dijadikan kesempatan pemerintah untuk bagi-bagi jabatan dan upaya memberikan ucapan terima kasih atas sumbangsih yang bersangkutan.
"Hak Presiden untuk mengangkat pembantunya, monggo saja (kalau Hadi masuk kabinet). Tapi pastikan mereka yang diangkat punya kapasitas dan integritas," kata Mardani.
"Bukan sekedar bagi-bagi jabatan dan ucapan terima kasih. Posisi apa yang pas, monggo Presiden memutuskan, tapi rakyat perlu pejabat negara yang cakap, rajin dan jujur," imbuhnya.
Sementara politikus senior Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyebut Hadi bisa saja masuk kabinet, hanya saja keputusan berada di tangan presiden. Andaikan masuk pun, Syarief menilai Hadi cocok berada di bidang politik dan keamanan.
"Hak preogrative Presiden, tapi Pak Hadi tentunya punya pengetahuan dan pengalaman di bidang politik, keamanan dan sosial, serta pribadi yang kuat," kata Syarief. [tribunnews]