Gerindra Yakin Anies Maafkan Buruh soal 'Jangan Jadi Gubernur Bencong'

Gerindra Yakin Anies Maafkan Buruh soal 'Jangan Jadi Gubernur Bencong'

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Massa buruh berdemo di Balai Kota DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadi bencong dan berani membatalkan penetapan UMP 2022. 

Partai Gerindra DKI Jakarta menilai ucapan buruh menggunakan diksi 'bencong' tak disengaja.

"Soal menyinggung Pak Anies 'jangan jadi gubernur bencong', mungkin mereka 'keceplosan' akibat situasi dinamis saat unjuk rasa," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif kepada wartawan, Senin (29/11/2021) malam.

Situasi unjuk rasa yang kurang kondusif dimaklumi Syarif sehingga buruh menggunakan diksi 'bencong'. Meski demikian, Syarif mengapresiasi demo yang berjalan damai.

"Saya sangat memahami aspirasi kawan-kawan buruh, dan ketika unjuk rasa situasinya kadang tidak terkendali. Tapi saya apresiasi situasi damai bisa terjaga," ujarnya.

Buruh yang menyinggung Anies agar tak menjadi bencong menurut Syarif justru menjadi pelecut seluruh pihak. Syarif yakin Anies memaafkan ucapan buruh yang menggunakan sebutan bencong.

"Saya sangat memaklumi, dan Pak Anies juga saya pastikan akan memaafkan. Semangat pernyataan itu adalah mendorong Pak Anies dapat memberikan solusi, semoga ada win-win solution, antara buruh, Pemprov, dan kalangan pengusaha," imbuhnya.

Massa buruh sebelumnya meminta Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut.

Saya mengatakan Pak Anies Baswedan jangan menjadi Gubernur yang bencong, jangan jadi Gubernur yang takut, karena hari ini jelas-jelas itu putusan MK, Gubernur DKI harus berani melawan itu, Gubernur Jabar belum menetapkan upah, kenapa berani-beraninya menetapkan UMP DKI Jakarta," kata perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Sony menyebut serikat buruh minta revisi UMP 2022 dilakukan secepatnya. Paling tidak, Sony mendesak ada kenaikan maksimal 10 persen.


"Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen, Gubernur harus berani," ujarnya.(detik)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita