GELORA.CO -Partai Demokrat (PD) turut menanggapi desakan teman seperjuangan Jokowi perihal bersih-bersih Kabinet Indonesia Maju.
PD menilai Jokowi seharusnya selalu bersih-bersih kabinet jika untuk kepentingan rakyat.
"Sudah semestinya presiden selalu bersih-bersih dan harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan hanya karena ada kasuistik yang menjadi sorotan publik," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi (BPOK) Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (6/11/2021).
Selain itu, Herman meminta agar pemerintahan Jokowi menegakkan keadilan. Keadilan itu, kata Herman, harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Dan yang terpenting menegakkan keadilan untuk semua, tidak pandang bulu dan tidak tajam ke bawah tumpul ke atas," tuturnya.
Herman kemudian menyoroti kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Kebijakan itu seperti aturan PCR dan mengenai PPKM.
"Kebijakan pemerintah saat ini banyak berubah-ubah, bukan hanya urusan PCR saja, urusan PPKM saja banyak berubah-ubah," sebutnya.
Herman menilai saat ini ada beberapa menteri yang mempersiapkan diri untuk maju pada Pilpres 2024. Dia berharap agar menteri tersebut tak mengabaikan kinerjanya.
"Dan sepertinya ada beberapa menteri yang memang sedang mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024. Bagi Demokrat silakan siapa pun persiapan Pilpres, namun mengingatkan jangan lupa urus rakyat sesuai amanahnya. Demokrat sendiri terus bersama rakyat, untuk memberikan sumbangsih secara optimal terhadap berbagai aspirasi rakyat," sebutnya.
Desakan Bersih-bersih Kabinet
Sekumpulan teman seperjuangan Presiden Jokowi di dunia politik sebelumnya berkumpul. Mereka mengaku telah menemani Jokowi dalam menggalang kekuatan politik akar rumput dan media hampir satu dekade. Teman seperjuangan Jokowi mendesak bersih-bersih kabinet dan pemerintahan!
Teman seperjuangan Jokowi itu berkumpul di bilangan Jakarta Selatan pada Kamis, 4 November kemarin. Teman seperjuangan Jokowi terdiri dari ProJo, Seknas Jokowi, Bara-JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, hingga JoMan.
Dalam keterangan yang diterima Jumat (5/11), pertemuan ini disebut dilatarbelakangi kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik, dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi capres/cawapres di 2024," demikian keterangan tersebut.(detik)