GELORA.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan asosiasi kontraktor dan asosiasi konsultan Turki. Pertemuan ini dalam rangka membuka peluang investasi infrastruktur di Indonesia.
Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo, baik di bidang konektivitas, sumber daya air, dan perumahan. Indonesia memerlukan anggaran infrastruktur sebesar US$430 miliar atau sekitar Rp6.155 triliun.
Dari kebutuhan anggaran tersebut, hanya 30% yang ditutupi APBN. "Untuk menutupi 70% gap keuangan itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/11).
Basuki menjelaskan dari 24 proyek saat ini senilai US$19 miliar yang diungkapkan kepada investor Turki tersebut, 10 proyek public private partnership (PPP) di antaranya siap ditawarkan senilai US$9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri atas 9 proyek jalan tol dan 1 bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut adalah Jalan Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang-Padalarang sepanjang 28 km, Jalan Tol Malang-Kepanjen 29,7 km, Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang Harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor-Serpong 31 km dan Jalan Tol Cikunir-Karawaci Elevated 40 km.
Sementara untuk proyek bendungan meliputi pembangkit tenaga listrik tenaga minihidro di Bendungan Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Meski begitu, Basuki memastikan investor Turki tetap terbuka untuk menggarap proyek infrastruktur lainnya.
Demi menarik minat investasi, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja. Menteri Basuki menyampaikan UU Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini, nilai investasi antara Indonesia-Turki mencapai US$1,5 juta.
"Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), maupun engineering, procurement, construction (EPC)," ujar Menteri PUPR.
Terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama, sebagai perseroan terbatas milik asing dan kedua sebagai badan usaha jasa konstruksi asing.
Menurutnya, perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan. Bahkan berhasil dalam membangun ibu kota baru di Nur Sultan, Kazakhstan.
"Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.
Di hari kedua kunjungan kerjanya ke Turki, Basuki yang didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Presiden Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat (5/11). Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki secara virtual pada Juni 2020. [katadata]