GELORA.CO - Presiden Joko Widodo tidak boleh tinggal diam dalam melihat polemik bisnis PCR yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara.
Desakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (30/11).
“Tentang dugaan KKN dalam bisnis PCR yang disebut-sebut sejumlah pejabat tinggi negara terlibat, hendaknya presiden membentuk Tim Penyelidik Independen untuk mengetahui secara persis informasi tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan presiden itu merupakan sebuah kewajiban sebagai pemimpin rakyat.
“Jika Presiden cuci tangan, ia bukan lagi pemimpin rakyat,” tutupnya.
Ada dua nama menteri yang disebut terlibat dalam bisnis ini. Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) bahkan telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.
Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan atas tudingan kolusi dan nepotisme. (rmol)