GELORA.CO - Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU yang bakal maju untuk periode ketiganya, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar NU. Ada apa Said Aqil meminta Jokowi netral? Apa kaitan Kepala Negara dengan Muktamar NU?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mencoba mengulas maksud di balik permintaan Said Aqil kepada Jokowi. Pernyataan Said Aqil tersebut dianggapnya unik.
"Ini jadi bukti persaingan Ketum PBNU makin panas. Jarang-jarang ada permintaan secara eksplisit agar Presiden tak ikut campur urusan pemilihan ketua yang baru. Padahal terlalu jauh mengaitkan Jokowi dengan urusan pemilihan Ketum PBNU yang baru. Dan Jokowi tak mungkin ikut campur," kata Adi kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Adi Prayitno kemudian menyoroti isu Kemenag memborong hotel di sekitar arena pelaksanaan Muktamar NU di Lampung. Menurutnya, wajar jika publik mengaitkan isu ini dengan permintaan Said Aqil untuk Jokowi.
"Publik mengaitkan pernyataan Pak Kiai Said dengan pengakuan Wakil Ketua PWNU Lampung yang menuding adanya oknum Kemenag yang booking hotel di sekitar arena pelaksanaan Muktamar NU di Desember mendatang. Isu ini jadi liar ke mana-mana memantik kecurigaan ke berbagai kalangan. Apalagi salah satu kandidat Ketum PBNU adalah Gus Yahya, yang merupakan kakak Kemenag. Tudingan Wakil Ketua PWNU itu seakan tersirat menuding salah satu pihak," imbuhnya.
Meski demikian, pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah itu menyebut NU tak bisa dijauhkan dari sifat-sifat kekuasaan. "Tapi kan sulit menjauhkan NU dari anasir kekuasaan. Banyak elite dan kader NU yang ada di dalamnya. Baik yang jadi pengurus partai, anggota Dewan, di kementerian, maupun di BUMN. Agak utopis sebenarnya menjauhkan NU dari anasir-anasir kekuasaan," kata Adi.
Sementara itu, doktor politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut permintaan Kiai Said Aqil kepada Presiden Jokowi untuk netral dalam Muktamar NU mengindikasikan adanya kekhawatiran penggunaan instrumen kekuasaan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menyukseskan Ketum PBNU dalam Muktamar di Lampung mendatang. Senada dengan Adi, dia menyoroti isu Kemenag terlibat dalam Muktamar NU.
"Kekhawatiran itu muncul sebagai respons atas anggapan adanya dugaan penggunaan jaringan dan otoritas Kementerian Agama di bawah Menteri Gus Yaqut, yang notabene merupakan adik calon Ketum PBNU yang juga Katib Aam PBNU saat ini, yakni Gus Yahya Cholil Staquf. Jika dugaan itu bisa dikonfirmasi, pengaruhnya terhadap arah suara Muktamar akan cukup signifikan, mengingat para pengurus PWNU dan PCNU di daerah cukup banyak yang diisi oleh warga nahdliyin yang juga bekerja di jajaran Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota," kata Umam terpisah.
Demi marwah Nahdlatul Ulama, Umam menyarankan proses pemilihan Ketua Umum PBNU mendatang terbebas dari arus kepentingan politik praktis dan kalkulasi kepentingan sempit.
"Jemaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama harus dibangun di atas asas kemandirian dan independensi sebagai moderate Islamic-based civil society yang terbesar di Indonesia," ujar Umam.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs (Indostrategic) itu menyampaikan kemungkinan munculnya respons kubu Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terhadap dugaan munculnya penggunaan kekuatan instrumen Kemenag. Posisi Cak Imin disebut bisa terancam jika Yahya Staquf memenangi Muktamar NU.
"Bagaimanapun, jika pencalonan Ketua Umum PBNU berhasil dimenangi oleh Gus Yahya Cholil Staquf, hal itu akan meningkatkan political bargaining position Gus Yaqut di PKB, yang berpotensi membuka potensi terkonsolidasinya kekuatan untuk men-challenge kepemimpinan Cak Imin ke depan. Jadi praktis, kemungkinan besar, jaringan kekuatan politik Cak Imin akan berusaha mempertahankan Kiai Said untuk mempertahankan dominasi jangkar kekuasaannya di internal PKB," kata Umam.
"Di level inilah PBNU menjadi zona politik yang terbuka, tidak mudah mengantisipasi itu semua. Karena itu, netralitas politik menjadi kunci untuk kemaslahatan kepemimpinan PBNU di masa depan," imbuh dia. [detik]