GELORA.CO - Munculnya dua nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo dalam pusaran bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 makin memperkuat dugaan ada upaya meraup keuntungan dengan memanfaatkan situasi pandemi.
Dua nama yang disebut dalam laporan Tempo adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir .
Komunikolog politik nasional, Tamil Selvan mengatakan, terungkapnya kabar bisnis tes PCR itu makin memperlihatkan bahwa sejak awal pandemi Covid-19, kebijakan para menteri kabinet Joko Widodo selalu tumpang tindih.
Bahkan, Tamil berpandangan, menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan Covid-19 malah lebih dominan.
"Sebab ternyata ada kepentingan bisnis terselubung di dalamnya," kata Kang Tamil, sapaannya, melalui keterangannya, Rabu (3/11).
Kang Tamil menambahkan, saat ini rakyat akhirnya bisa memahami kenapa ada menteri begitu ngotot mengurusi pandemi meski bukan ranahnya.
"Ini bentuk nepotisme terbuka namanya, pejabat ini jangan goblokin rakyat dengan alasan entitas terpisah. Kalau punya malu, mundur," tegas Kang Tamil, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.
Ketua Forum Politik Indonesia ini menegaskan, dengan terbongkarnya informasi ini maka masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut.
Karena itulah, Presiden Jokowi harus mengambil langkah bijak untuk membersihkan citranya di muka publik.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa terbongkarnya informasi tersebut membuat publik semakin tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi. Hal itu ditandai dengan banyaknya pendukung Jokowi yang melakukan protes.
"Dua menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah. Karena perbuatan mereka mencoreng nama baik Pak Presiden," demikian Kang Tamil.[rmol]