GELORA.CO - Pemerintah berubah sikap dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi belakangan justru mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek tersebut.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri memang kembali jadi bahan gunjingan. Sejak awal masa pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi, proyek ini sudah mendapat banyak tentangan. Banyak kalangan menilai, proyek ini tidak penting dan tidak visible untuk dijalankan.
Apalagi jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat. Meski banyak kritikan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tetap dijalankan. Pemerintah berkeyakinan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat antar kedua daerah.
Selain itu, proyek ini dijalankan dengan skema bisnis B2B tanpa membebani anggaran negara. Namun progres proyek pembangunan yang mulai dibangun pada 2016 ini cenderung melambat. Kondisi pandemi yang menyebabkan pembengkakan biaya menjadi penghambat.
Agar proyek ini terus bergulir, Presiden Joko Widodo kemudian mengizinkan penggunaan anggaran negara melalui APBN. Tentu saja perubahan sikap Pemerintah ini menjadi sorotan. Akankah megaproyek kereta cepat ini bikin melarat?
Harusnya Jakarta Surabaya sekalian
Sementara itu Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyinggung soal motif terselubung di balik ngototnya proyek ini hingga menggunakan APBN. Ferry sendiri mengaku sudah mencium gelagat aneh sejak awal proyek ini dijalankan.
Bahkan ketika sempat memutus kontrak dengan Jepang dan kemudian memberi kesempatan bagi Tiongkok untuk bergabung. “Padahal mereka (Tiongkok) belum sama sekali bikin proposal bisnis, termasuk bicara data soal seperti apa dari segi kelayakannya,” kata Ferry dikutip Inews Live, Selasa 12 Oktober 2021.
Ferry sendiri ketika itu masih menjadi Ketua Gerindra Jabar pada 2016. Ketika itu dia mengaku sudah menolak rencana ini karena sejumlah hal. Dia bahkan menyampaikan sendiri di Gedung DPRD Jabar.
Menurut dia, proyek kereta cepat Jakarta Bandung agak aneh. Sebab jika bicara kebutuhan rakyat, maka seharusnya sekalian saja proyek Jakarta Surabaya. Sementara Jakarta Bandung memiliki jarak dekat, dan Indonesia sudah memiliki tol yang baru dibangun.
“Ahli bahkan mengesampingkan asumsi bahwa kereta cepat bisa tarik 40 ribu penumpang per hari. Enggak mungkin bisa sampai sebanyak itu,” katanya.
“Kalau itu proyek strategi nasional, orang sejawa yang selalu kebingungan soal mudik harusnya dibikin jalur Jakarta Surabaya, bukan Jakarta Bandung,” katanya lafi.
Motif terselubung kereta cepat
Ferry menganggap sebenarnya ada motif terselubung mengapa proyek ini dibuat ngotot. Bahkan kini di tengah biaya yang membengkak, malah akan diback up dengan dana APBN. Motifnya, kata dia, jelas, yakni ada rencana penguasaan tanah oleh kelompok-kelompok tertentu.
“Kalau kereta Jakarta Bandung sudah jelas motif terselubungnya, itu demi penguasaan, pengembangan, perluasan tanah-tanah oleh kelompok-kelompok tertentu dari Halim. Kan yang didarat baru dibangun, kenapa sekarang dibebankan ke APBn lagi,” katanya.
“Ini adalah kebohongan peristiwa yang dibungkus pembangungan.”
Menurut dia, seharusnya di dalam situasi seperti ini, Pemerintah agar lebih bijak menggunakan anggaran. Dia menganjurkan agar ditunda dulu atau disetop sementara pembangunannya.
Sebab kalau terus dipaksakan, Pemerintah malah seolah tak memikirkan kepentingan masyarakat di tengah pandemi yang bikin anggaran morat-marit ini. [hops]