GELORA.CO - Tujuan dari perombakan kabinet yang digelar dalam waktu dekat bukan untuk agenda perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi sebatas bertujuan untuk "mengamankan" kekuasaan menjelang Pilpres 2024 maupun proyek pembangunan ibukota negara.
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang melihat urgensi kebutuhan reshuffle kabinet hanya untuk mengakomodir anggota baru koalisi untuk mengamankan keputusan strategis di parlemen.
"Selain itu adalah bertepatan dengan pergantian Panglima TNI, sehingga bisa dipastikan urgensi reshuffle disisa periode waktu Jokowi adalah lebih kepada posisi kekuasaan terhadap akan bergulirnya tahapan pemilu awal tahun depan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/10).
Satyo menilai, reshuffle nantinya bisa dipastikan bukan bertujuan untuk agenda perubahan perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi lebih direncanakan untuk memuluskan agenda suksesi kekuasaan.
"Dan mengamankan program strategis pemerintahan Jokowi yang salah satunya adalah pemindahan Ibukota Negara baru yang proses akan melalui UU IKN yang kini masih dalam RUU," kata Satyo.
Selain itu, menteri yang berasal dari kalangan partai politik maupun profesional bukan menjadi parameter rekrutmen. Karena, kepercayaan masyarakat kepada kader partai politik atau bukan, akan menganggap hasilnya akan sama saja.
"Masyarakat hari ini sudah sangat pesimis akan ada perbaikan ekonomi dan keadilan substansial dalam hukum dan perekonomian di sisa waktu 3 tahunan ini," pungkas Satyo.(RMOL)