GELORA.CO - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, soal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak rapat tetapi tidak ada keputusan.
Hal ini berdasarkan pengalaman Jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo dan Menteri dari zaman Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.
"Sudah tujuh Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi," kata JK lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/10/2021).
Tanpa bermaksud membandingkan antara SBY dan Jokowi, JK mengatakan, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama.
"Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas. Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," ujarnya.
Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.
"Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai," kata JK.
Menurutnya, dalam rapat-rapat banyak menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar dibawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet. Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menambahkan, hal yang sama pada zaman Jokowi periode pertama dan kedua.
"Begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," ucapnya.
Jusu Kalla memberikan contoh, langkah cepat yang dilakukan pemerintahan SBY.
"Saat penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Pembentukan BRR yang berhasil rekonstruksi di Aceh pasca tsunami. Demikian pula penanganan bencana alam Yogyakarta dan Padang," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki perbedaan dengan pemimpin lain.
Jokowi sosok yang turun ke bawah dan mengambil keputusan saat rapat-rapat terbatas.
Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang ia sebut hanya sering melakukan rapat tetapi tidak mengambil keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).
Karena gaya kepemimpinan Jokowi tersebut berbagai apresiasi dari dunia diberikan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam mengatasi Covid-19.
Hal itu merupakan hal yang positif dan membanggakan.
"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Hasto. [tribunnews]