GELORA.CO - Pemerintah Malaysia memanggil Duta Besar China Ouyang Yujing pada Senin (4/10), sebagai bentuk protes akibat kapal China memasuki wilayah perairan Malaysia.
Dikutip dari AFP, Kuala Lumpur memanggil Yujing untuk “Menyampaikan posisi Malaysia dan memprotes kehadiran serta aktivitas kapal-kapal China, termasuk kapal survei, di Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia.”
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia menuduh China melanggar hukum negara dan internasional dengan kehadiran kapal mereka di lepas pantai negara bagian Sabah dan Sarawak, wilayah yang berlokasi di Laut China Selatan (LCS).
“Kehadiran dan aktivitas dari kapal-kapal [China] ini tidak konsisten dengan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia 1984, dan juga Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982,” kata Kemlu Malaysia dalam keterangannya, Senin (4/10).
Pemanggilan ini adalah yang kedua kalinya dalam 2021. Sebelumnya, pada Juni lalu, Menlu Malaysia protes keras akibat masuknya 16 pesawat militer China ke perbatasan Malaysia di langit-langit LCS. Akibatnya, Malaysia mengerahkan jet tempur untuk menghalau China.
Saat itu, Malaysia menuding China melanggar kedaulatannya, sementara China menyebut penerbangan tersebut sebagai latihan rutin militer.
Kedua negara biasanya memiliki hubungan baik dan hangat. Tetapi, jika dihadapkan dengan isu LCS, kedua negara kerap kali bersitegang. Laut China Selatan merupakan rumah dari jalur pelayaran dan dipercaya memiliki sumber daya alam yang melimpah.
“Posisi dan aksi konsisten Malaysia didasari oleh hukum internasional, dalam pembelaan kedaulatan kami, dan hak-hak kedaulatan pada perairan kami,” tegas Kemlu Malaysia.
“Malaysia juga telah memprotes perambahan sebelumnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di dalam perairan kami,” lanjutnya.
Seperti diketahui, China mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan lewat Nine-Dash Line. Bagi China, seluruh wilayah yang berada di dalam garis ini adalah milik mereka. Nine-Dash Line merupakan garis putus imajiner yang dibuat China atas dasar historis tanpa dasar hukum internasional yang kuat.
Klaim yang masif ini bertabrakan dengan klaim negara-negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, dan Brunei. [kumparan]