GELORA.CO - Tanggal 20 Oktober 2021 merupakan tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Pada periode kedua ini, mayoritas partai politik besar masuk ke dalam barisan pendukung pemerintah.
Mulai dari Gerindra, yang awalnya berada di kubu oposisi. Kini telah dirangkul, dengan memberikan kursi Menteri Pertahanan kepada Prabowo Subianto dan jabatan Menparekraf kepada Sandiaga Uno.
Jokowi pun mengambil manuver dengan mengundang PAN ke Istana, bersama elit partai lainnya pada Agustus 2021. Isu reshuffle untuk merombak susunan kabinet pun muncul, meski sampai hari ini Jokowi belum memberikan 'porsi' apapun kepada PAN di kabinet.
Lalu apakah dengan menggaet banyak parpol ke dalam koalisi bisa melicinkan kerjasama atau malah sebaliknya ?
Pakar politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan, meski mayoritas parpol sudah merapat, kondisi tersebut belum melicinkan kerjasama dan memudahkan komunikasi pemerintahan.
Bahkan, dikatakan Karim beberapa partai politik dalam koalisi besar sudah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2024. Hal itu tentunya berpotensi menciptakan distraksi dalam kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf jelang pesta politik.
"Ini menegaskan koalisi yang dibangun sebatas taktis, namun sikap mereka menghadapi isu dan agenda politik nasional masih cair. Kendala yang potensial mengganggu kinerja pemerintah adalah fakta beberapa Ketum Parpol jadi menteri atau pejabat negara," ujar Karim saat dihubungi.
"Ketika masa kontestasi tiba, bukan hanya perhatian yang terpecah, tetapi koalisi & formasi kekuatan potensial mengalami reka ulang bentuk. Kecenderungan mengokohkan keabadian koalisi berlangsung sebatas tepian kepentingan politis, khususnya dalam sharing of power," kata Karim melanjutkan.
Melihat gelagat dari ketua parpol dalam koalisi yang mulai mencari jalan menuju Pilpres 2021, Karim mewanti-wanti itu bisa menjadi ganjalan untuk mencapai tujuan nasional, yakni salah satunya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19.
"Dalam 2 tahun ke depan Jokowi akan diganggu oleh perhatian para menterinya yang terpecah. Satu kaki mereka di kabinet, satu kaki lainnya nyangkut di baliho, atau telah menjelajah daerah untuk mengerek dukungan. Ini adalah buah ucapan Presiden yg sebelumnya tidak menyoal ketum parpol rangkap jabatan menteri," ujarnya.
"Dan itu berarti, pemulihan ekonomi potensial terhambat fokus sebagian menteri yang terbagi, di samping kohesivitas masyarakat yg mulai dikotak-kotak menurut basis dukungan politik," imbuhnya.
Evaluasi Dua Tahun
Karim menilai tidak banyak lompatan yang dilakukan Jokowi - Ma'ruf dalam dua tahun terakhir, namun ia memberikan apresiasi terkait pengendalian COVID-19 sehingga Indonesia terhindar dari krisis kesehatan berlarut-larut.
"Ini kemajuan yg harus dihargai karena lonjakan kasus terakhir cukup mengkhawatirkan.
Pemulihan ekonomi yang disandingkan lecutannya dengan pengendalian wabah masih tertatih," katanya.
Menurutnya, butuh waktu agar semuanya berjalan normal. Beragam insentif diperlukan dan pengenaan berbagai pajak dan variabel lain yang potensial menambah beban produksi perlu dicegah.
"Kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi menjadi ujian aktual atas ketangguhan kepemimpinan. Kegaduhan yang beberapa kali muncul akibat miskomunikasi dan miskoordinasi menjadi catatan penting," pungkas Karim.(detik)