GELORA.CO - Jusuf Kalla (JK) membela Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disindir oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut JK yang pernah jadi wakil presiden SBY, banyak keputusan penting diputuskan saat rapat.
JK melemparkan argumennya tanpa maksud untuk membandingkan. Dia pernah menjadi Menteri saat Megawati Soekarnoputri, dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) jadi presiden, dan Wakil Presiden dari Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sebagai wakil presiden dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan menteri dari zaman Gus Dur dan Ibu Megawati, perlu menjelaskan sesuai pengalaman saya," kata JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/10/2021).
JK menyebut saat SBY beberapa keputusan penting yang diambil seperti pengurangan defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%. "Terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," katanya.
Begitu juga dengan konvensi minyak ke gas yang diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga.
JK pun bercerita soal keputusan pembangunan infrastruktur, mengatasi krisis ekonomi tahun 2008-2009. Kemudian ada penyelesaian konflik Aceh pun disetujui melalui sidang kabinet.
Tak hanya itu, JK pun menyebut bahwa SBY melakukan langkah cepat dalam penanganan tsunami Aceh.
"Langkah-langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Pembentukan BRR yang berhasil merekonstruksi Aceh pasca tsunami. Demikian pula penanganan bencana alam Yogya dan Padang," katanya.
"Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," ujarnya.
Tak hanya membela SBY, JK pun bercerita soal Presiden Jokowi. Bagi JK, Jokowi pun mengambil keputusan penting dalam rapat kabinetnya.
"Hal yang sama pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi COVID-19 dengan sangat berhasil," katanya.
Hasto Sindir SBY Soal Rapat Tanpa Keputusan
Sekjen PDIP Hasto menyebut Jokowi punya kelebihan dibandingkan Presiden RI sebelumnya. Dia menyebut Presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat, namun tidak mengambil keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," sebutnya.
Penilaian itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka webinar bertajuk 'Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata', yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021).
Menurut Hasto, Jokowi berani mengambil keputusan dalam rapat. Keputusan itu kemudian dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.
Hasto mencontohkan saat Presiden Jokowi bersama para pembantunya antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. Tidak hanya itu, bahkan di dalam kerja sama didorong kemampuan nasional untuk mampu memproduksi vaksin.
Partai Demokrat tidak terima dengan pernyataan Hasto. Mereka mengingatkan PDIP untuk juga menyadari ada peran pemimpin sebelumnya.
"Menurut saya, Hasto boleh memuji pujaannya, tetapi mesti menyadari bahwa tidak ada keberhasilan saat ini tanpa peran pemimpin sebelumnya," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).
Herman lantas membeberkan hasil-hasil yang pernah dicapai SBY. Menurutnya, SBY tidak pernah membandingkan kepemimpinan, malah justru berterima kasih kepada presiden sebelumnya.
"Kepemimpinan Pak SBY sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia, contohnya tol laut di Bali, Jembatan Madura, dan program pro-rakyatnya, selain aktif di dunia internasional dan membanggakan, tanpa mencemooh presiden sebelumnya, bahkan berterima kasih kepada presiden sebelumnya," ujarnya.[detik]