GELORA.CO - Penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 yang belum ditetapkan sampai hari ini seolah memunculkan adanya pertarungan terbuka diantara pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, usulan pemerintah agar Pemilu Serentak digelar 15 Mei seolah menyiratkan satu pesan, yakni pemerintah tidak paham bahwa tanggal penyelenggaraan adalah hak otoritas KPU RI.
"Menetapakan tanggal pemilu itu sebetulnya otoritas zonasi KPU. Tapi kenapa (pemerintah) bertempur di situ," ujar Pangi dalam diskusi bertema "Membaca Peta Koalisi dan Potensi Kontestasi 2024" di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Pangi mengaku bisa memahami kenapa pemerintah ingin 15 Mei. Berbeda dengan suara usulan KPU RI yang meminta pencoblosan digelar 21 Februari.
"Saya tahu jawabannya. Karena kalau pemilunya di Februari itu kekuasaan digergaji angin, habis (di akhir periode Presiden Joko Widodo)," katanya.
Kata Pangi, hal itu menjadi masuk akal karena Jokowi berpeluang menjadi king maker untuk memenangkan Pilpres 2024. Jika Pemilu digelar Februari, ada waktu untuk mengganggu warisan Jokowi andai calon yang dia dukung kalah di pertarungan.
"Jadi Pak Jokowi sebagai king maker agak susah. Karena enggak bisa ngatur lagi. Papan caturnya sudah kacau itu. Mulai dari APBN-nya, yang sudah mulai persiapan pemilu. Menurut saya agak susah dia ngatur permainan," terangnya.
Usulan pemerintah pun sebetulnya tidak mudah direalisasikan. Karena Pangi memandang ada dukungan PDI Perjuangan kepada KPU RI yang juga menginginkan agar Pemilu Serentak digelar 21 Februari.
"Kenapa PDIP mintanya Februari? Itu menarik. Karena memang king maker itu tidak bisa lagi, jadi agak sulit Pak Jokowi ngatur permainan," ujarnya.
"Sehingga sekarang seolah-olah pertempuran itu pertempuran antara PDIP dengan Pak Jokowi soal tanggal Pemilu," demikian Pangi Syarwi Chaniago. [rmol]