GELORA.CO -Komplotan koruptor jauh lebih hina daripada kompolotan penjahat copet konvensional.
Demikian ditegaskan Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kuansing, Andi Putra, yang berkomplot dengan 7 orang lainnya untuk menerima suap dalam pembuatan izin HGU perkebunan pada Senin kemarin (18/10).
Alasan Azmi, karena para pelaku koruptor harus punya jabatan, mereka berasa memiliki kasta yang harus dihormati tapi ternyata berbuat curang. Mencuri yang orang banyak atau merugikan keuangan negara.
"Apalagi diketahui Bupati Kuansing ini pernah melaporkan Kejaksaan Tinggi Riau beberapa waktu lalu. Katanya, dia diminta oknum pegawai Kajari Kuansing 1 miliar. Faktanya, kini malah dia sendirilah yang jadi pemeran utama dalam OTT, sebagai orang yang punya keinginan untuk dapat uang suap HGU dengan penyalahgunaan jabatannya," papar Azmi melalui keterangannya, Selasa (19/10).
Dituturkan Azmi, dalam kasus OTT ini uang suap telah beralih pada kekuasaan penerima (indikator fisik), dalam kasus ini kepada pegawai bupati. Di sinilah secara hukum bahwa unsur menerima telah terbukti dan kesalahan ini dikenakan pertanggungjawaban hukum bagi para pelakunya dan siapapun yang ikut dalam penyertaan kejahatan suap ini.
"OTT Bupati ini sangat tidak terpuji, tidak memberikan contoh keteladan, memalukan. Mereka bukan mental pejuang namun penghianat, karena melakukan kejahatan korupsi dengan aktif. Diperparah lagi, Bupati ini baru dilantik 4 bulan , Raja kecil ini serasa kejar setoran dengan cara korupsi dan minta fee," beber Azmi.
Ditambahkan Azi, hal ini jelas kekeliruan pelaku. Karena secara track record, yang bersangkutan telah berpengalaman dengan jabatan publik, semestinya ia fokus mendorong kemajuan daerah.
Lebih lanjut, menurut Azmi, OTT ini semakin menunjukkan tidak efektifnya sistem politik dinasti di tanah air. Di mana berpotensi jadi pemicu berbuat korupsi.
"Bagi pejabat politik dinasti berhentilah 'bermain main dalam wilayah korupsi' dan mendorong masyarakat ke depan harus lebih teliti dalam memilih pemimpin daerah yang berdasarkan dinasti politik," ucap Azmi.
Dari rentetan OTT ini, Azmi mendorong lembaga penegak hukum segera melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dalam arti seluas- luasnya.
"Sikat habis korupsi jumlah kecil maupun jumlah besar apapun bentuk korupsi harus ditindak tegas," tandasnya.(RMOL)