GELORA.CO - Niat hati ingin pinjam uang Rp3 juta melalui pinjaman online untuk membantui keuangan saat pendemi Covid-19, Thomas (27)-bukan nama sebenarnya- malah terlilit denda hutang hingga puluhan juta.
Sebenarnya hutang pokok Thomas sebesar Rp3 juta sudah dilunasi. Namun Thomas harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp48 juta yang malah menghantuinnya.
Diktahui, hutang pokok sebesar Rp3 juta telah ia bayar, tapi ternyata dendanya mencapai Rp 48 juta yang malah datang menghantui.
Thomas menceritakan awal ia meminjam uang sebesar Rp 3 juta dengan tenor 90 hari dari sebuah aplikasi pinjol ilegal atau tak terdaftar di OJK.
Tapi, tak disangka di dalam aplikasi pinjol yang ia gunakan, terselip dua aplikasi pinjol lainnya yang tiba-tiba menyalurkan sejumlah uang ke rekeningnya.
“Langsung cair tiga-tiganya, tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Saya kaget juga lihat tenornya kok cuma tujuh hari (awalnya 90 hari). Saya juga bingung mau dikembalikan gimana (kedua aplikasi tadi) dendanya malah jadi makin gede,” ujar Thomas, Minggu 17 Oktober 2021.
Pegawai swasta itu mengatakan, denda Rp 48 juta itu merupakan akumulasi dari tiga pinjol tersebut.
“Ada satu aplikasi yang dendanya sampai 21 juta, saya pinjam April 2021 lalu. Lewat 160 hari ya dendanya itu terus membengkak, padahal utang pokoknya sudah saya bayar,” ucap Thomas.
“Ada ancaman lewat telepon, saya sudah ngobrol baik-baik kepada penyedia agar tenornya diperpanjang. Tapi tidak bisa, saya bayar pokoknya. Lama-lama bunga dendanya semakin besar, saya merasa terjebak, maksudnya kita kira bisa menolong di kala pandemi untuk sehari-hari ternyata malah menjebak, saya juga depresi karena terus ditekan, mereka mengancam menyebarkan data saya lewat WA ke semua kontak,” kata Thomas.
Lebih lanjut Thomas menjelaskan bahwa sampai saat ini dirinya belum bisa membayar bunga dari utangnya tersebut. Namun, di tengah keterjepitannya itu Polda Jabar membawa kabar baik dengan membongkar praktek pinjol ilegal, termasuk pinjol yang digunakan oleh Thomas.
“Ya sangat bahagia, senang ada perhatian khusus dari pemerintah sendiri apalagi di tengah pandemi pasti banyak yang melakukan pinjaman online, karena proses yang tak terlalu ribet banyak orang yang menggantungkan kepada pinjol itu harapannya sih kepada pemerintah segera berantas, bukannya menolong malah menyengsarakan rakyat dan membuat depresi,” tuturnya dikutip dari Terkini.id-Jaringan Suara.com.
Sebelumnya, Polda Jawa Barat membongkar perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang berkantor di Yogyakarta. Perusahaan ini menjalankan 23 aplikasi pinjol ilegal yang tak terdaftar di OJK.
“Ada 23 aplikasi pinjaman online ilegal. Ini tidak terdaftar di OJK dan lintas daerah,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rahman, Kamis 14 Oktober 2021.
Perusahaan tersebut terungkap usai Polda Jabar melakukan penggerebekan. Bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda DIY, penggerebekan dilakukan di sebuah ruko tiga lantai.
Arief menambahkan dari 23 aplikasi pinjol yang dijalankan perusahaan tersebut, hanya satu di antaranya yang terdaftar di OJK. Aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK bernama Onehope. Sementara sisanya tidak terdaftar.
“Satu aplikasi terdaftar dalam OJK yaitu onehope,” kata dia.[suara]