GELORA.CO - Beberapa waktu belakangan, media sosial khususnya Twitter dihebohkan dengan cuitan 'Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gaksih' oleh akun Twitter fchkautsar, Rabu (13/10).
Karena cuitannya itu, akun itu terus mendapatkan ancaman dari beberapa oknum. Bahkan, akun Instagram Fachrial Kautsar yang mencuit kalimat itu, kini dinonaktifkan sementara karena terus mendapatkan ancaman dari berbagai akun yang bahkan terdapat akun dengan foto profil berseragam polisi.
Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari meminta Polri untuk menindak tegas oknum polisi yang memberikan ancaman kepada netizen.
"Tindakan mengancam dan intimidasi melalui online seperti kejadian tersebut sudah mengarah pada tindak pidana, semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana" ungkap Taufik, Minggu (17/10).
Taufik sendiri menyayangkan tindakan anggota polisi yang seharusnya menegakkan hukum, tapi malah melakukan tindak pidana meski latar belakangnya adalah membela institusi Polri.
"Jika dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas maka masyarakat akan merasa tidak aman karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi dan bertugas menegakkan hukum tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di sosial media," ujar Taufik.
Soal oknum yang mengancam netizen itu, Taufik menyebut sudah menelusuri siapa saja oknum tersebut. Ia mengatakan ada oknum yang menggunakan nama samaran, tapi ada juga yang secara gambang menggunakan akun dari anggota Polri.
Karena itu, Taufik meminta agar Kadivpropam Polri segera bertindak cepat guna memproses hukum oknum itu dan memberikan jaminan perlindungan kepada netizen yang mendapatkan ancaman.
Di sisi lain, Mabes Polri menanggapi positif reaksi publik di dunia maya tersebut. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan jika Polri tidak anti terhadap kritikan masyarakat.
"Polri tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat,” kata Kombes Ramadhan, Minggu (17/10). [indozone]