GELORA.CO -Pemerintah membantah memiliki agenda terselubung dibalik baru diajukannya usul tentang jadwal Pemilu 2024.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
“Ada yang bilang, kok pemerintah baru ajukan usul jadwal pemilu? Kok tidak dulu-dulu? Ya, iyalah,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (17/10).
Mahfud menjelaskan bahwa KPU memang pihak yang berwenang menetapkan jadwal pemilu. Di satu sisi, KPU baru meminta pendapat pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU.
“Artinya, kalau belum diminta kita kok mengajukan duluan, nanti dituding ada agenda terselubung,” terangnya.
Sebaliknya, jika pemerintah sudah diminta secara resmi tapi belum mengusulkan, Mahfud justru khawatir publik akan menuding pemerintah tidak mau mengadakan pemilu.
“Makanya kami usul hari H Pemilu yang efisien waktu dan biayanya tanpa melanggar agenda konstitusional. Itu sudah dengan simulasi yang ketat. KPU dan DPR bisa membuat usul juga,” urai Mahfud.
Sejauh ini, pemerintah melalui Kemendagri telah mengusulkan agar Pilpres dan Pileg digelar pada 15 Mei 2024. Sementara KPU usul agar gelaran itu dilakukan lebih awal, yaitu 21 Februari. (RMOL)