GELORA.CO - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai meminta tiga permintaan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Apa saja?
"Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dua kali pernah kita ngobrol.
Beliau tahu saya sayang orang-orang kecil dan lemah. Saya hanya minta: 1. Hentikan aliran SDA Papua ke luar Papua, 2. Deployment dan operasi militer di evaluasi, 3. Hentikan rasisme pada rakyat Papua. Itu saja yang saya minta, tidak lebih," kata Pigai melalui akun Twitternya seperti dilihat, Kamis (7/10/2021).
Pigai mencuit seperti itu di akun Twitternya untuk menanggapi pernyataan Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi yang enggan menanggapi ancaman Pigai. Diketahui Pigai hendak melaporkan Luhut dan sejumlah tokoh sebagai pelaku rasis ke warga Papua.
Sejumlah tokoh itu adalah Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Menteri Sosial Tri Rismaharani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono sebagai pelaku rasis ke warga Papua. Pigai mengklaim memiliki bukti dugaan rasisme tersebut.
"Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional: Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti autentik kepada polisi," ujar Natalius Pigai kepada wartawan, Selasa (5/10).
Pihak Pigai mengatakan memiliki bukti-bukti soal dugaan rasis oleh tokoh-tokoh yang akan dilaporkan itu.
Ancaman itu dilontarkan Natalius Pigai setelah ia dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasisme. Ini bermula dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasialisme ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Respons Jubir Luhut
Kembali ke cuitan Pigai, dia meminta tiga permintaan ke Luhut, setelah Jodi Mahardi menyampaikan Luhut enggan menanggapi ancaman pelaporan Pigai.
Ketika dikonfirmasi terkait ancaman Pigai, Jodi hanya menekankan bahwa pemerintah memiliki keinginan tulus untuk memajukan pembangunan di Papua dan menyejahterakan rakyat Papua.
"Saya rasa pemerintah mempunyai keinginan yang tulus untuk terus memajukan pembangunan fisik dan nonfisik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Papua," kata Jodi kepada detikcom, Kamis (7/10).
Jodi mengatakan pemerintah selalu terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Khususnya masukan yang solutif, konstruktif, dan objektif untuk kemajuan Papua.
"Tentunya kami terbuka terhadap masukan yang lebih solutif, konstruktif, objektif untuk Papua," ujarnya.(detik)