GELORA.CO - Sejumlah pihak mengkritik pemerintah terkait sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia. Menpora Zainudin Amali telah membentuk tim investigasi terkait sanksi tersebut, Zainudin mengatakan tim investigasi tersebut telah diberangkatkan ke Eropa untuk bernegosiasi.
Awalnya sejumlah pihak mengkritik insiden memalukan bendera Merah Putih tak bisa berkibar di Thomas Cup, sebagian mempertanyakan kinerja Menteri Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali. Kritikan itu datang dari sejumlah pihak seperti politisi hingga masyarakat.
Kini Menpora telah memberangkatkan tim investigasi ke Eropa untuk bernegosiasi, berikut ini perjalanan kasusnya.
Komisi X DPR Malu Kalau Merah Putih Sampai Dilarang di MotoGP Mandalika
Komisi X DPR menyebut akan memalukan jika Merah Putih juga dilarang di kejuaraan lain, termasuk MotoGP Mandalika. Komisi X menilai pihak Kemenpora harus berkomunikasi lebih lanjut dengan WADA terkait sanksi tersebut.
Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.
Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.
"Kalau sampai MotoGP Mandalika saya kira memalukan kita sebagai bangsa. Sehingga Kemenpora dalam hal ini LADI harus segera berkomunikasi intensif dengan WADA tidak hanya puas dengan kata berjawab via surat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).
Abdul Fikri Faqih menyebut wajar Menpora meminta maaf karena itu diperlukan. Namun, dia meminta Menpora tak sekadar meminta maaf, tapi bekerja secara nyata menghadapi permasalahan ini.
"Permintaan maaf itu perlu karena banyak yang kecewa. Tapi tentu harus diikuti dengan usaha diplomasi yang maksimal ke WADA. Agar sanksi segera dicabut," katanya.
Komite III DPD Sesalkan Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Thomas Cup
Penantian dan kerinduan masyarakat Indonesia sejak 2002 untuk merebut juara Thomas Cup tertebus dengan kemenangan tim bulutangkis Indonesia atas China di final Thomas Cup 2020. Kendati demikian, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menilai capaian ini kurang sempurna tanpa kibaran bendera Merah Putih sebagai simbol bangsa.
Sylviana menyesalkan kondisi ini. Dia pun meminta agar kejadian tersebut dijadikan pelajaran, khususnya bagi kelembagaan negara yang bertanggungjawab atas kepatuhan regulasi di kejuaraan internasional.
"Komite III DPD RI mendorong agar ke depan, negara wajib hadir dan memastikan terpenuhinya ketentuan lembaga internasional yang telah ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).
Senator asal DKI Jakarta itu mendorong agar ke depan dilakukan evaluasi serta investigasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Terlebih di saat yang sama DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. RUU tersebut diharapkan kelak saat disahkan menjadi Undang-Undang yang dapat menumbuhkan ekologi sistem keolahragaan, dengan menyeimbangkan kepentingan dan kewenangan pusat dan daerah.
"Atas nama Komite III DPD RI kami berharap permasalahan ini segera selesai dan yang terakhir kali. Kami sampaikan terima kasih kepada Menpora, KOI dan LADI yang telah menyampaikan permohonan maaf," tandasnya.
Komisi X Sentil Menpora soal Sanksi WADA: Ini Saatnya Kembali Bekerja
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan sanksi buat Indonesia dari Badan Antidoping Dunia (WADA). Huda menilai sanksi dari WADA bisa berdampak besar bagi dunia olahraga di Tanah Air.
"Selain pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri, sanksi WADA juga membuat Indonesia kehilangan kesempatan menjadi host penyelenggaraan event olahraga berskala internasional," kata Huda kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).
Padahal dalam beberapa bulan ke depan, banyak event yang rencananya digelar di Indonesia, seperti World Superbike (WSBK) 2021 di Mandalika. Event tersebut sangat krusial karena merupakan debut Sirkuit Mandalika menggelar kejuaraan balap berskala internasional.
"Selain WSBK Mandalika 2021, pada bulan November hingga Desember 2021, Bali akan menjadi venue penyelenggaraan ajang olahraga internasional bertajuk Indonesia Festival Badminton. Tiga kejuaraan internasional itu adalah Daihatsu Indonesia Master (16-21 November 2021), Indonesia Open (23-28 November 2021), serta BWF World Tour Final (1-5 Desember 2021). Event ini juga terancam tidak bisa diselenggarakan karena sanksi dari WADA," ucapnya.
Huda menyebut sanksi WADA bisa membuat peluang Indonesia memenangkan bidding host event olahraga internasional terancam. Padahal, kata dia, Indonesia punya kesempatan ikut bidding tuan rumah kejuaraan dunia, Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia junior, Piala Thomas dan Uber, serta Piala Sudirman.
"Besarnya dampak sanksi WADA ini harus secepatnya disikapi oleh Menpora dan jajaranya," ujarnya.
Menpora Zainudin Amali, kata Huda, harus mengerahkan semua sumber daya yang ada agar WADA segera mencabut sanksinya. Menurutnya, pengiriman tim lobi ke WADA dan International Olympic Committee (IOC) tidak akan cukup dilakukan.
Dia mengatakan satuta baru WADA per Januari 2021 mengatur sanksi yang telah dijatuhkan ke negara atau cabang olahraga hanya bisa dicabut melalui mekanisme arbitrase olahraga internasional (CAS).
"Ini saatnya Menpora melakukan kerja secara cepat dan terukur agar sanksi WADA segera berakhir. Saya rasa Pak Menpora sudah cukup memberikan penjelasan ke publik dalam dua hari terakhir ini di berbagai kanal media, dan saatnya kembali bekerja," katanya.
Dia menyebut sanksi WADA harus menjadi momentum agar pembinaan olahraga di Indonesia pengarusutamakan isu antidoping. Huda meminta LADI perlu dilakukan penguatan sebagai entitas independen yang benar-benar independen.
"Selama ini status LADI secara de jure memang independen, tapi secara de facto masih di bawah kendali Kemenpora, baik terkait persoalan pendanaan maupun otonomi kinerjanya," ujarnya.
Menpora: Tim Investigasi Berangkat ke Eropa untuk Negosiasi dengan WADA
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait sanksi yang dijatuhkan World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia karena dianggap tidak patuh terhadap ketentuan WADA. Tim investigasi tersebut tengah berangkat menuju Eropa untuk melakukan negosiasi dengan WADA.
Tim investigasi tersebut diketuai oleh Raja Sapta yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Zainudin menyebut jika Raja Sapta beserta tim tengah bertemu dengan IOC (International Olympic Comitee) untuk membicarakan sanksi yang diterima oleh Indonesia.
"Ketua tim kita Pak Raja Sapta sekaligus Ketua NOC semalam sudah berangkat ke Eropa, memang ada kegiatan dengan pertemuan IOC jadi IOC memproses seluruh dunia jadi berkumpul di sana membicarakan itu semua dan termasuk ada WADA di sana dia akan melakukan komunikasi-komunikasi menjelaskan tentang apa yang kita alami dan apa upaya kita," ujar Zainudin kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (20/10/2021).
Selain itu, Zainudin mengatakan jika kesalahan seperti ini tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, tim investigasi tersebut diberangkatkan ke Eropa untuk berkomunikasi dengan WADA mencari penyebab insiden yang diterima Indonesia.
"Saya tidak mau ini terulang kembali oleh karena itu kita harus tahu apa penyebabnya apakah sekedar komunikasi atau ada hal lain yang menjadi penyebab ini," kata Zainudin.
Selain itu, politisi Golkar ini mengatakan jika Test Doping Plan (TDP) 2022 telah disetujui WADA. Tes doping PON XX di Papua pun sudah beres dan dikirim ke Qatar untuk diuji.
"Kemudian 2022 perencanaan sudah dikirim, PON beres tinggal dikirim ke Qatar mudah-mudahan begitu itu clear semua. Kemudian WADA melihat yang diminta itu sudah terisi dan terakhir ada kuesioner yang harus diisi, dan kalau memang sudah diisi dan kepatuhan kita tunjukan bukan karena sengaja," ucap Zainudin.
"Jadi kan kita dianggap tidak comply kita berbeda dengan Rusia, kalo Rusia kan dianggap pemerintah yang merestui doping, kita tidak itu aja," sambungnya.
Dia berharap, permasalahan dengan WADA ini bisa cepat selesai, berhubung Ketua Tim Investigasi sedang bergerak berkomunikasi dengan WADA.
"Bagi saya yang penting adalah segera memulihkan itu banned dari WADA, dan investigasi jalan, kalo toh dia (Okto) pulang ya itu paralel yang paling utama segera mencabut banned-nya LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia)," tutupnya.
Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.
Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E, juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.
Sebelumnya, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari memastikan Indonesia belum terdampak sanksi WADA terkait event-event internasional yang akan digelar di Tanah Air.
Sejauh ini belum ada peringatan terkait status tuan rumah Indonesia di beberapa ajang internasional. Raja Sapta sendiri akan turun tangan untuk memastikan event internasional tetap bisa digelar di Indonesia.
"Sampai hari ini belum ada surat resmi pembatalan event apa pun yang dilayangkan ke NOC. Jadi kalau belum ada surat resmi, jadi asumsinya belum ada event yang dibatalkan. Sebenarnya kami sudah komunikasi, ada beberapa event yang tetap bisa dilakukan," kata Raja Sapta saat memberikan keterangan pers, Senin (18/10).
"Saya pekan ini akan berangkat ke Eropa menghadiri rapat internasional olimpik sedunia. Dalam kesempatan itu, akan ke markas IOC untuk koordinasi semua event akhir 2021 dan 2022 yang ada banyak event di Indonesia. Kami ingin memastikan kegiatan-kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan," ujarnya.[detik]