GELORA.CO - DPD Partai Ummat Kota Depok karam setelah ditinggal mayoritas pengurus. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menganggap karamnya DPD Partai Ummat Depok merupakan hal yang alamiah.
"Depok ya, jadi gini, mengundurkan diri ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama kategorinya yang kira-kira alamiah. Alamiah kira-kira, setelah bergabung dengan Partai Ummat, kemudian dengan aktivitas baru di Partai Ummat ini, kadang tidak sinkron dengan pekerjaan, dengan aktivitas-aktivitas pribadinya," jelas Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
Ridho mengatakan ada sejumlah pengurus yang melapor kepada dirinya kesulitan mengatur waktu. Menurutnya, posisi yang kosong segera diisi lagi.
"Itu beberapa memang menyampaikan, memang kesulitan untuk mengatur waktu dan segala macam. Itu satu hal, gitu ya, biasanya mengundurkan diri atau nanti ketuanya atau pengurus intinya mengajukan pergeseran," kata Ridho.
"Yang kedua, kategorinya kalau kita lihat, yang datang ke partai ini sedari awal itu barangkali punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Ini tidak ideologis, tidak prinsipal, tapi kepentingan pribadi," sambungnya.
Ridho tetap optimistis dengan masa depan partainya. Dia yakin Partai Ummat dapat menegakkan keadilan di Indonesia.
"Tapi kemudian kami melihat yang coba kami bangun di Partai Ummat. Insyaallah itu adalah kepentingan bersama untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, kemudian tidak ada jalan kemudian keluar. Jadi bisa dilihat dari situ," katanya.
Sebelumnya, DPD Partai Ummat Kota Depok karam. Wakil Ketua DPD Partai Ummat Kota Depok Syahrial Chan mengatakan hal itu dipicu para pengurus yang membubarkan diri.
"Iya. Mayoritas pengurus membubarkan diri. Dijamin kebenarannya, Partai Ummat depok akhirnya karam," kata Syahrial saat dimintai konfirmasi, Sabtu (9/10).
Dia mengatakan pengunduran diri terjadi karena berbagai persoalan yang disebutnya tak mampu diselesaikan DPP Partai Ummat. Syahrial menyebut ada dualisme dalam kepengurusan Partai Ummat di sejumlah daerah.
"Kemunduran sahabat-sahabat pengurus karena berbagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh DPP. Ditambah statement Waketum kemarin di media yang mengatakan ada dualisme," kata Syahrial.
"Persoalannya, apakah Waketum mampu menunjukkan SK selain SK yang diberikan kepada kami dan persoalan lain adalah 10 kabupaten/kota di Jabar mengalami hal yang sama," tambahnya.(detik)