GELORA.CO - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.
Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat mendengar Mahfud MD menyebut buzzer atau pendengung di media sosial sebagai hama demokrasi.
Menurutnya, pernyataan Mahfud yang disampaikan dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu (29/9) itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di mana pemerintah sebagaimana catatan ICW, telah menghabiskan dana Rp 1,29 triliun untuk aktivistas digital sejak 2014 hingga 2020.
“Ingat! Prof. Mahfud, di pemerintahan ada yang memelihara buzzer yang anda sebut hama, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).
Iwan Sumule mengatakan bahwa pernyataan Mahfud yang berbeda dari kenyataan ini bukan hanya sekali disampaikan.
Menurut ingatannya, Mahfud pernah mengatakan, jika pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, maka pemimpin itu harus mundur.
“Tapi faktanya, orang baru diskusi saja sudah dianggap makar,” tutupnya. (RMOL)