GELORA.CO -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 atau dikenal dengan Perppu Corona yang telah menjadi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 dinilai lucu oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule.
“Tak hanya uang negara yang dikorupsi, tapi demokrasi pun dikorupsi. Sementara pejabat negara diberi hak imunitas kelola uang negara dengan dalih itikad baik,” kata Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/10).
Baginya, keputusan yang diteken MK justru memperkuat “kekebalan hukum” pengelola uang negara dengan penambahan syarat itikad baik sehingga pengelolaan anggaran dianggap bukan kerugian negara.
Seolah dengan dalih itikad baik, sambung Iwan Sumule, mereka bisa mengelola uang seenaknya saja.
“Jika uang negara digunakan dengan "itikad baik", "bukan kerugian negara". Lucunya, Putusan MK atas JR UU 2/2020 Corona,” tegasnya.
Dalam putusan uji materi Perppu 1/2020 atau dikenal dengan Perppu Corona yang telah menjadi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi:
"Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".
MK mengubah Pasal 27 ayat (1) menjadi:
“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (RMOL)