GELORA.CO - Kabar kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat.
Di tengah isu tersebut, Mahfud mengungkap sikap Jokowi soal manuver KLB Demokrat menunjuk Moeldoko sebagai ketum.
Adakah kaitannya?
Informasi soal rombak kabinet ini memang beberapa kali berembus, seiring masuknya PAN ke barisan parpol koalisi pendukung Pemerintah. Menurut Ketua DPP PKB Faisol Riza reshuffle kabinet akan dilakukan pada bulan Oktober ini.
"Bulan depan," kata Faisol Riza, Rabu (29/9) akhir bulan lalu.
Jika merujuk ucapan Faisol Riza, saat ini sudah memasuki pekan pertama bulan Oktober 2021. Artinya, berdasarkan informasi tersebut, reshuffle kian dekat. Pada reshuffle sebelumnya di penghujung tahun 2020, Faisol terbukti memberi sejumlah informasi jitu.
Namun demikian, juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Berdasarkan keterangan Fadjroel, belum ada informasi resmi soal reshuffle yang masuk ke pihaknya.
"Kalau ada reshuffle tentu Presiden sendiri yang mengumumkan, karena hak prerogatif Presiden," sebut Fadjroel saat dimintai konfirmasi, awal pekan ini.
Di tengah pusaran isu, Menko Polhukam Mahfud Md muncul membawa cerita yang terbilang mengejutkan. Mahfud mengungkap arahan Jokowi terkait Demokrat saat bicara dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9).
"Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden," kata Mahfud Md.
Menurut cerita Mahfud, dia menghadap Jokowi usai adanya KLB Demokrat yang diklaim kubu Moeldoko. Mahfud menyinggung soal peserta yang hadir di KLB.
"Saya bersama Menkumham dan Presiden, 'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.
Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB Demokrat. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.
"Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," kata Mahfud.
Tak ayal cerita Mahfud ini memantik pertanyaan soal nasib Moeldoko di Kabinet Indonesia Maju. Sejauh ini memang posisinya terbilang aman, karena setelah KLB Sibolangit Moeldoko masih duduk di kursinya, bahkan tampil beberapa kali menyampaikan sikap Pemerintah terhadap suatu isu.
Namun demikian, ada juga kabar sosok perwira TNI yang disiapkan untuk menggantikan posisinya. Kabar ini menyeruak seiring makin dekatnya pergantian Panglima TNI.
Soal reshuffle kabarnya sudah pada tahap finalisasi. PAN kabarnya sudah menyepakati satu kursi menteri yang ditawarkan, namun belum sepakat soal tokoh yang akan menduduki kursi tersebut. Satu kursi lagi yang ditawarkan masih dalam pertimbangan partai berlambang matahari putih itu, yaitu di antara kursi wakil menteri atau kepala badan.(detik)