GELORA.CO - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah di depan publik rawan merenggangkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tanda-tanda itu sudah tampak pada kasus protes Gubernur Gorontalo pasca viral video Risma marah-marah kepada petugas dinas sosial setempat.
"Sikap marah-marah di depan publik justru rawan memperuncing hubungan antara pusat dan daerah, bahkan Gubernur Gorontalo misalnya sampai tersinggung dan minta Presiden mengevaluasi sikap Mensos," katanya dalam keterangan persnya, Jakarta, Sabtu (2/10/2021).
Dia mengatakan, dalam konteks pendataan fakir miskin di Indonesia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, kelengkapan data seperti yang ditargetkan bisa tercapai.
"Padahal dalam konteks pendataan fakir miskin, sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama menuju data yang lengkap dan tepat, berdaya guna, dan efektif menjauhkan dari penyimpangan termasuk korupsi,” pungkasnya.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu mendesak Menteri Sosial untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Sebagai pejabat pemerintahan, tak elok Risma mengumbar marah besar di depan khalayak.
Dalam TAP MPR 6/2001 bagian Etika Pemerintahan, penyelenggara negara diamanatkan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan agar tercipta suasana harmonis antar pemangku kepentingan.
"Pejabat pemerintahan, apalagi kementerian sosial yang mestinya paling berjiwa sosial, setidaknya harus berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati serta mengayomi dalam ketegasannya laksanakan amanah, sehingga program bisa dilaksanakan, perbaikan juga efektif bisa dikerjakan, agar keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia bisa tercapai bersama-sama," ungkapnya.
Sebelumnya, HNW juga mengkritik Menteri Sosial Tri Rismaharini yang marah di depan publik di Gorontalo sebagaimana yang terlihat dalam video yang beredar luas sejak kemarin. Aksi marah Risma itu terjadi saat melakukan kunjungan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial.
“Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat Pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini di Gorontalo. Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan," katanya. [akurat]