GELORA.CO -Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berkali-kali menyindir Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Sindiran Hasto itu bahkan sampai tiga kali berturut-turut alias hattrick.
Sindiran pertama itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat membuka webinar bertajuk 'Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata', yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021). Hasto awalnya menggambarkan kepemimpinan Jokowi.
"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi, dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari COVID-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis.
Hasto lantas menyebut Jokowi punya kelebihan dibandingkan Presiden RI sebelumnya. Dia menyebut Presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat tapi tidak mengambil keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," sebutnya.
Partai Demokrat tak terima dengan sindiran Hasto. Partai Demokrat mengingatkan PDIP untuk juga menyadari ada peran pemimpin sebelumnya.
"Menurut saya, Hasto boleh memuji pujaannya, tetapi mesti menyadari bahwa tidak ada keberhasilan saat ini tanpa peran pemimpin sebelumnya," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).
Sementara itu, Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hidup di alam mimpi saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena membandingkannya dengan kinerja Presiden Jokowi.
Ungkit soal Pemilu
Menanggapi itu, Hasto menyebut perlu ada kajian akademis agar perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif.
"Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mixed method dari aspek kuantitatifnya bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Sabtu (23/10/2021).
Hasto menuturkan secara kualitatif terjadi kecurangan secara masif saat Pemilu di era SBY. Dia mengatakan ada manipulasi pada data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.
"Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. Pada 2009 itu kan kecurangannya masif, dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa. Ada manipulasi DPT dan sebagainya," tuturnya.
Elite Partai Demokrat membalas serangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partainya. Hasto Kristiyanto dinilai kebanyakan menghindar atau ngeles dan sok intelektual.
"Lagi-lagi Hasto ngeles dan semakin melebar dari pokok persoalan awal tentang tuduhannya bahwa presiden sebelum Jokowi lamban dalam mengambil keputusan. Namun setelah disajikan fakta yang terbukti sebaliknya, Hasto ngeles dan kembali memproduksi kebohongan baru," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (25/10/2021).
Saat menyerang Partai Demokrat dan mengungkit kecurangan Pemilu 2009, Hasto menyinggung soal bantuan sosial atau bansos era SBY. Sejurus membalas Hasto, Kamhar menilai sepatutnya Hasto malu dengan korupsi bansos yang berasal dari kader PDIP.
"Bicara tentang bansos, Hasto mestinya malu jika punya kepedulian dan keberpihakan terhadap penderitaan rakyat, kader partainyalah yang menjadi koruptor bansos di kala rakyat sedang diterpa pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kami bangga jika Pak SBY dikatakan sebagai Bapak Bansos karena kami tahu betul pemberian bansos dalam berbagai bentuk saat Pak SBY menjadi presiden adalah bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara meringankan beban rakyat ketika sedang kesusahan dan sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi pada masa itu," ujar Kamhar.
Sindir soal Komunikasi Karang Lagu SBY
Selanjutnya Hasto menyindir soal gaya komunikasi SBY dengan mengarang lagu. Hal ini disampaikan saat berbicara terkait pengganti juru bicara presiden.
"Ada-tidaknya jubir presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).
Jika Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir presiden, PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan jubir presiden paham akan suasana kebatinan Jokowi. Jadi jubir presiden itu dapat menyampaikan keputusan dan kebijakan Jokowi kepada publik.
"Sekiranya presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ujarnya.
Komunikasi politik seorang presiden, menurut Hasto, penting dan diperlukan. Meski demikian, komunikasi politik itu bagi Hasto tak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu hingga menulis buku tebal.
"Komunikasi politik presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif, dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis," imbuhnya.
Demokrat menilai, jika pernyataan Hasto ditujukan untuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Hasto insecure dan gagal move on.
"Tentang kekosongan posisi jubir presiden, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapa pun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan menempati posisi tersebut, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Deputi Bappillu PD, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).
Jika ucapan politik karangan lagu Hasto ditujukan kepada SBY, menurut Kamhar, hal itu tak relevan. Kemampuan SBY di bidang seni, bagi Kamhar, adalah anugerah yang luar biasa.
"Terkait pernyataan Hasto, kami berbaik sangka bahwa itu bukanlah insinuasi terhadap Pak SBY, tidak pas dan tidak relevan. Adalah benar bahwa Pak SBY memiliki karya tulis berupa buku dan karya seni, tak hanya lagu saat ini juga berupa lukisan. Ini bakat luar biasa sekaligus tanda keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang optimal dari Pak SBY," ujarnya.(detik)