GELORA.CO - Kabar soal tarif dakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah meramaikan jagat media sosial baru-baru ini.
Kabat ini pun segera direspons dan dijelaskan oleh Gus Miftah. Mengomentari soal kabar yang menyebut kalau tarifnya Rp 3 miliar.
Menurut dia, memasang tarif bagi pendakwah, termasuk dirinya wajib dilakukan jika yang mengundang berdakwah orang mapan. Sebab, niat mereka mengundangnya pun sudah sarat dengan kepentingan pribadi.
Meskipun begitu, Gus Miftah melanjutkan, tarif itu tergantung siapa yang mengundang. Dia pasti akan mematok harga jika kalangan pejabat atau publik figur yang memintanya.
"Yang ngundang orang kaya, pejabat, mereka butuh ngumpulin orang di tengah lapangan puluhan ribu dengan kepentingan politik. Kamu jual saya murah, ya salah," ujar Gus Miftah, seperti dikutip dari matamata.com, jejaring media SuaraJatim.id, Minggu (10/10/2021).
"Kalau dakwah kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya kamu jual saya murah kamu salah," katanya menegaskan.
Namun jika yang mengundang masyarakat ekonomi bawah, Gus Miftah tak mematok harga. "Tapi kalau kita diundang di desa, pegunungan, di daerah pantai pedalaman, kamu minta bayaran juga salah," katanya.
Gus Miftah bilang ada subsidi silang dengan caranya berdakwah. Oleh karena itu, dia mematok harga dan mengaku tak mau jika diundang oleh kalangan pejabat dibayar seikhlasnya.
"Makanya, di situ lah berlaku subsidi silang. Kita bijak saja dong, saya diundang oleh calon Bupati 'Gus monggo dateng ke tempat pengajian, ini gimana seikhlasnya' kan goblok yang ngundang bupati yang ngundang calon gubernur gimana," kata Gus Miftah.
"Tapi kalau yang ngundang saya warga desa pegunungan di desa, monggo (seikhlasnya)," ujarnya.
Gus Miftah pun mengungkap kalau dia pasti membawa uang cash untuk dibagi saat berdakwah di masyarakat desa. Hal itu diakuinya bentuk subsidi silang dari penghasilannya berdakwah dari kaum elite.
"Anda bisa cek saya selalu bawa cash banyak di lapangan. Tujuannya adalah untuk subsidi ke masyarakat yang ada di pedesaan. Kan begitu," bebernya.
"Jadi kalau yang ngundang BUMN mau bayar seikhlasnya ya saya enggak bisa dong. Mereka punya budget. Tapi kalau di desa saya enggak membolehkan managemen saya soal (minta) uang," ujarnya menegaskan.[suara]