GELORA.CO - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, angkat bicara soal pelantikan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Azyumardi berpendapat, jika BRIN ingin melakukan riset dan inovasi yang ungul, seharusnya Jokowi melantik ilmuwan atau peneliti berstandar internasional sebagai Ketua Dewan Pengarah.
“Seharusnya Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional,” kata Azyumardi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).
Selain itu, Azyumardi berpandangan, pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai Pimpinan Dewan Pengarah BRIN akan memberikan kesan politis.
Ia menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak sepatutnya diisi oleh Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi.
“Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuh Azyumardi.
Azyumardi menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki Ketua Dewan Pengarah dari partai politik.
Adapun, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih dijabat oleh Megawati.
“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust (kepercayaan) publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.
Baca juga: 10 Anggota Dewan Pengarah BRIN Resmi Dilantik, Ini Susunannya
Selain itu, Azyumardi juga menilai BRIN akan sulit bersaing di masa depan dalam rangka menciptakan teknologi kekinian.
Apalagi, lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN juga sudah dilebur dan dipimpin oleh pelaksana tugas.
Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy.
“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap dia.
Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN, pada Rabu (13/10/2021), di Istana Negara.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Sekretaris Dewan Pengarah dijabat oleh Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni. [kompas]