GELORA.CO - Peredaran pinjaman online (Pinjol) perlu menjadi renungan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Suka tidak suka, keberadaan pinjol baik yang legal maupun ilegal telah memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Maraknya pinjol legal dan ilegal juga punya andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional walau perekonomian yang dijalankan dengan high cost economy loh," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada redaksi, Sabtu (16/10).
Arief Poyuono mengurai, banyak masyarakat menengah ke bawah menggunakan uang hasil pinjol untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
"Masyarakat kecil banyak yang tidak punya tabungan alias pendapatan keluarganya tidak mencukupi. Sehingga, pinjol jadi alternative bagi mereka," lanjut Poyuono.
Kenyataan tersebut sekaligus menjadi hal yang pahit bagi pemerintah. Sebab melihat fakta yang terjadi di lapangan, penggunaan pinjol menjadi bukti fungsi-fungsi perbankan BUMN sebagai intermediasi/perantara keuangan tidak berjalan.
Oleh sebab itu, Arief Poyuono meminta kepada Presiden Joko Widodo tidak merespons keberadaan pinjol secara berlebihan.
"Enggak perlu emosi dan kesal ya Kangmas Jokowi tentang pinjol, diambil maknanya saja dan dorong perbankan nasional, khususnya perbankan BUMN menjalankan fungsi intermediasinya hingga ke masyarakat perekonomian kelas bawah," tandasnya. (RMOL)