GELORA.CO - Pengamat sosial-ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas mengkritik pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah negara untuk NU. Justru Anwar mengkritik pernyataan Yaqut yang menganggap wajar kalau saat ini NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama.
"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa 'Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi adalah hadiah negara spesifik untuk NU'. Oleh karena itu, adalah 'wajar' kata Menteri Agama 'kalau NU memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kemenag' tersebut," kata Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).
Anwar mengkritik pernyataan tersebut karena, menurutnya, tidak menghargai kelompok masyarakat lainnya. Namun, di sisi lain, menurutnya, pernyataan tersebut memberi tahu publik terkait banyaknya anggota NU menjabat di institusi pemerintah.
"Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya," kata Anwar.
"Tetapi ada jugalah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenag dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, apalagi jika pernyataan Menag Yaqut dikaitkan dengan pernyataan Ketum PBNU Said Aqil yang menyatakan 'jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua'.
"Cara berpikir dan cara pandang seperti ini kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat. Semestinya sebagai seorang menteri dan pemimpin umat, mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan. Tetapi kita lihat sang menteri dan sang tokoh tersebut lebih mencerminkan sikap sebagai seorang politisi dan lebih menonjolkan ananiyah hizbiyyahnya di mana mereka lebih mengedepankan kepentingan partai serta kelompoknya dan mengabaikan serta tidak memperhatikan kepentingan kelompok serta elemen umat dan masyarakat lainnya," ujarnya.
Dengan demikian, Anwar menyarankan agar Kemenag dibubarkan saja. Hal itu karena membuat gaduh karena manfaatnya hanya dirasakan NU saja.
"Oleh karena itu, kalau sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, tentu jelas tidak bisa kita terima. Dan kalau seandainya cara pandang seperti ini tetap terus dilanjutkan dan dipertahankan serta dibela oleh pemerintah dan partai politik yang ada di negeri ini, saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh, di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya karena manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang dari NU saja dan tidak oleh lainnya. Hal seperti ini sebagai warga bangsa tentu jelas tidak bisa kita terima," imbuhnya.
detikcom sudah mencoba menghubungi Menag Yaqut Cholil Qoumas soal ini. Namun belum mendapat respons.
Pernyataan Menang Yaqut itu disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube. Menang menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.
"Ada perdebatan kecil di Kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan 'Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama," kata Yaqut, dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU.
Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memafaatkan dalam jabatan di instansi.
"Ada yang bilang salah satu ustaz 'loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam' karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama," katanya.
"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU," kata Yaqut.
Yaqut mengatakan mengapa demikian? Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta. Kemudian yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu dari pihak Nadlatul Ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena itu.
"Nah wajar sekarang kita minta Dirjen Pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren, dan santri juga, saya kira wajar wajar saja tidak ada yang salah," katanya.
"Ada lagi yang protes tapi kenapa mengafirmasi juga itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya bilang NU itu banyak besar, NU itu banyak umatnya dan jemaahnya banyak dan besar secara fisik badannya dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil, dan itu sifat NU, NU itu di mana mana pengin melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat, saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi background landasan cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insyaallah hampir seragam, meskipun masih ada satu dua ya bisa karena kita mengelola organisasi yang besar," ujarnya.[detik]