GELORA.CO - Kematian staf Badan SAR Nasional di Kemayoran seharusnya menjadi pukulan bagi pemerintah setempat dalam hal kewajiban memberikan keamanan bagi tiap-tiap warga negara, kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth.
Seorang staf Basarnas meninggal dunia setelah dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh komplotan penjahat pada Jumat (22/10/2021), dini hari.
Salah satu legislator Kebon Sirih mengkritik gubernur Jakarta, "Kerja yang tidak sekadar mengumbar narasi."
"Meninggalnya MN karyawati Basarnas dalam kondisi tragis adalah pukulan. Sudah sewajarnya Pemprov DKI bisa melindungi hak hidup dan keselamatan warga dan masyarakat yang bekerja di Jakarta," Hardiyanto Kenneth menambahkan.
Dia mengkritik pemerintah daerah dan Gubernur Anies Baswedan dengan menyebut, "Sepertinya Anies Baswedan dan pemprov terkesan cuek dalam menyikapi peristiwa ini.”
Pemerintah Jakarta dikatakan seharusnya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan Basarnas atas kejadian tersebut.
”Jika belum bersedia menyampaikan permohonan maaf, biar saya saja yang mewakili Gubernur Anies Baswedan dan Pemprov DKI untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga MN, termasuk kepada keluarga besar BASARNAS,” kata Hardiyanto Kenneth.
Memberikan jaminan keamanan wilayah Jakarta bukan hanya tugas polisi, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah, kata Hardiyanto Kenneth.
"Tingkat kerawanan, munculnya celah dan tindak kriminalitas harus terus ditekan. Caranya ya dengan kerja. Kerja yang tidak sekadar mengumbar narasi. Kerja cerdas kerja tuntas itu harus diwujudkan bukan teori tanpa tindakan,” kata Hardiyanto Kenneth.
Dia berharap kejadian yang telah menimpa staf Basarnas tidak terulang di masa mendatang.
”Apalagi korbannya pegawai Basarnas yang mayoritas selalu sigap, on time dan tak kenal waktu dalam bekerja dalam penanganan bencana yang bersifat lokal atau nasional. Kita harus berupaya agar peristiwa ini tidak terulang kembali,” katanya.[suara]