GELORA.CO - Susunan pemerintahan Afghanistan yang baru diumumkan oleh Taliban adalah ilegal dan sinyal permusuhan dari kelompok itu.
Penolakan terhadap pemerintahan baru di bawah rezim Taliban telah disampaikan oleh pemimpin kelompok perlawanan Panjshir, National Resistance Force (NRF), Ahmad Massoud dan Amrullah Saleh.
Dalam sebuah pernyataan yang dimuat India Narrative pada Rabu (8/9), NRF mengatakan pihaknya akan mengumumkan pemerintahan baru yang inklusif.
"Kami akan mengumumkan kabinet segera. NRF yang dipimpin oleh Ahmad Massoud menolak kabinet sementara Taliban. Setelah berkonsultasi dengan tokoh politik dan kader khusus, dia akan mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi,” kata NRF.
Sebuah pesan suara dari Massoud berbunyi, rakyat Afghanistan akan terus melawan keegoisan, ekstremisme, anti-terorisme, dan pemerintah anti-perempuan.
"Komposisi pemerintahan Taliban menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini telah mengambil pendekatan yang lebih radikal dan monopolistik terhadap masalah kekuasaan dan politik di Afghanistan," jelas NRF.
Sejauh ini, status Panjshir masih belum jelas. Taliban telah mengklaim sudah menguasai wilayah tersebut, namun NRF menolaknya dan mengatakan masih terus melakukan perlawanan.
Menurut Dutabesar Afghanistan untuk Tajikistan, Zahir Aghbar, pihaknya terus melakukan kontak rutin dengan Saleh. Baik Saleh maupun Massoud sendiri masih bertahan di Panjshir.
"Ahmad Massoud dan Amrullah Saleh belum melarikan diri ke Tajikistan. Kabar bahwa Ahmad Massoud telah meninggalkan Panjshir tidak benar, dia ada di dalam Afghanistan," kata Aghbar, seperti dimuat Reuters.
"Saya terus berhubungan dengan Amrullah Saleh, yang saat ini berada di Panjshir dan menjalankan pemerintahan Republik Islam Afghanistan," tambahnya.
Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus. Setelah kurang lebih tiga pekan, Taliban mengumumkan pemerintahan baru yang terdiri dari 33 formasi di kabinet. Formasi tersebut banyak dikritik karena tidak menghadirkan perempuan, profesional, maupun partai politik. Padahal, Taliban telah berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.(RMOL)