GELORA.CO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kembali menjadi sorotan setelah PDIP berbicara mengenai sanksi bagi kadernya yang menyebut atau disebut terkait Pilpres 2024. Kini Ganjar punya jawaban berbeda.
Biasanya, Ganjar selalu enggan mengomentari pertanyaan tentang Pilpres 2024. Dia selalu berdalih untuk fokus mengurusi COVID-19.
Ditemui usai acara talkshow UMKM bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Bank Jateng, Solo, Ganjar kembali ditanya soal sanksi dari PDIP. Kini dia menjawab akan mengurus pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Sanksi opo. Saya, Mas Gibran tugasnya satu, ngurusi pandemi. Pandemi beres, ngurusi dodolan (jualan). Melatih mereka, tugasku itu. Sehingga pandemi kami selesaikan secara total," kata Ganjar di kantor Bank Jateng, Solo, Selasa (21/9/2021).
Ganjar pun tak banyak bicara soal ancaman sanksi yang disebutkan PDIP. Dia menyebut urusan Pilpres 2024 menjadi kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Urusan-urusan yang lain sudah dijelaskan. Cerita capres sudah ditentukan oleh partai, Bu Mega nanti ya," imbuhnya.
Sebelum ke Solo, Ganjar juga sempat ditanya mengenai dukungan relawan dari 17 negara terkait Pilpres 2024. Dia mengaku memilih fokus menangani 17 daerah di Jateng yang sudah masuk ke PPKM level 2.
"Sebenarnya kami konsentrasi di 17 kabupaten/kota agar bisa (terus) baik," kata Ganjar saat ditemui di kantornya, Semarang, hari ini.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai 'the next president'.
"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada Ketua Umum partai (Megawati Soekarnoputri)," kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).
"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ujarnya.(detik)