GELORA.CO - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, publik tidak yakin bahwa dipanggilnya Suroto peternak ayam ke Istana Negara merupakan upaya pemerintah menghilangkan kesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) antikritik.
Kendati langkah pemanggilan Suroto ke Istana memang positif, namun Adi mempertanyakan langkah serupa tidak dilakukan Jokowi terhadap pengkritiknya yang lain.
"Saya kira memang langkah positif. Ini untuk menutupi seakan-akan presiden antikritik, tapi kan publik tidak terlampau yakin ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan kesan itu. Karena luka-luka yang terkait dengan persoalan demokrasi kita kan gak selesai," kata Adi dalam diskusi daring, Minggu (19/9/2021).
"Ini yang dipanggil cuma Pak Suroto, yang lainnya gimana? kan begitu," sambung Adi.
Adi menilai pemanggilan Suroto ke Istana itu justru menimbulkan kesan paradoks dari pemerintah. Kata dia, wajah pemerintah di sisi depan memang terlihat manis di mana Jokowi menyatakan terbuka terhadap kritik dan kebebasan berekspresi.
Namun di sisi lain seseorang yang menyinggung presiden bisa menjadi kejaran polisi. Hal itu sudah banyak dicontohkan. Adi menyebutkan semisal mural bergambar mirip Jokowi hingga mural berkonten kritik yang mendapat reaksi aparat kepolisian.
Di luar kasus mural. ada juga sejumlah mahasiswa yang mendapat tindakan represif aparat hanya karena membentangkan poster saat kunjungan Jokowi. Di mana hal serupa juga dialami Suroto yang belakangan diundang hadir ke Istana.
"Ini yang saya sebut sebagai paradoks demokrasi kita. Satu sisi seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik berekspresi, mention nama pak presiden tidak ada jaminan apapun tidak ada hubungannya dengan kepolisian," kata Adi.
Bentuk Penyesalan
Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, turut berkomentar terkait Suroto, peternak ayam yang diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/9/2021) kemarin. Suroto merupakan warga yang ditangkap karena membentangkan poster di hadapan Jokowi saat kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur.
Hinca menilai, diundangnya Suroto ke Istana pasca ditangkap merupakan bentuk penyesalan dari pemerintah.
"Ya setidaknya saya membaca bahwa dari Istana ada rasa penyesalan untuk menyatakan yang kemarin tuh nggak bener, dan karena itu dipanggil dan kemudian dijelaskan," kata Hinca ditemui di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (16/9).
Menurutnya, langkah untuk mengundang orang seperti Suroto ke Istana merupakan langkah yang tepat. Ketimbang warga yang menyampaikan aspirasi di hadapan publik ditanggapi dengan penangkapan.
"Jadi kalau sudah ada suara seperti itu, kan kita punya tim intelijen, punya perangkat di bawah tinggal dicatat, dirumuskan disampaikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Hinca meyakini Presiden Jokowi secara pribadi tak ingin aspirasi rakyat dibungkam. Hal itu ditandai dengan langsung diundangnya Suroto ke Istana.
"Karena itu, dia undang ke istana, saya kira itu bagian dari penyesalan negara untuk berniat baik. Ayolah suara-suara ini jangan dibungkam, dan suara kita, media terutama, saya berterima kasih kita suarakan ini, supaya presiden mendengarkan suara rakyat," tututrnya.
Diundang Istana
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Salah satu perwakilan yang hadir Suroto. Dia adalah peternak ayam petelur yang membentangkan poster ke arah Jokowi di Jalan Moh Hatta, Blitar, Jawa Timur, pada Selasa (7/9) lalu.
Dalam pertemuan, Suroto menjelaskan maksud dan tujuannya membentangkan poster yang bertuliskan 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar, Telur Murah'.
Suroto meyakini Jokowi dapat membantu memecahkan masalah yang sudah lama dihadapi para peternak, yaitu harga jagung yang cenderung naik dan harga telur yang sangat rendah.
"Saya percaya satu-satunya orang Indonesia yang pada saat ini yang bisa menolong peternak, ya hanya Pak Jokowi," ujar Suroto yang ditemui usai pertemuan.
Suroto juga menyebut bahwa sebelumnya para petani melalui asosiasi dan koperasi sudah mencoba mencari jalan keluar kepada sejumlah lembaga pemerintah yang ada di daerah hingga ke Kementerian Pertanian.
"Spontanitas para ketua asosiasi, ketua koperasi sudah mencoba untuk koordinasi dengan dinas perdagangan, dinas pertanian setempat, minta audiensi, hearing sama Kementan, tapi yang menemui cuma dirjen PKH-nya," tutur Suroto.
Namun, kata Suroto, pertemuan-pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi bagi para peternak yang sedang dalam kondisi sulit tersebut.[suara]