GELORA.CO - Partai Demokrat (PD) pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membubarkan HUT Partai Demokrat kubu Moeldoko di Tangerang, Banten.
Kubu Moeldoko menyebut aksi PD pimpinan AHY dengan sebutan membabi buta dan bermental preman.
Acara HUT PD kubu Moeldoko itu diselenggarakan di sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (10/9/2021). Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Banten Iti Octavia Jayabaya yang ikut menggeruduk acara HUT PD kubu Moeldoko mengatakan acara tersebut ilegal dan bersifat provokatif.
"Ini Banten, Bung! Jangan coba-coba ganggu kedaulatan dan kehormatan partai kami dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini. Pemerintah telah nyata-nyata menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, lantas mengapa masih ada pihak yang terang-terangan melawan pemerintah?" kata Iti, Jumat (10/9/2021).
Iti mengatakan pihaknya bersama aparat kepolisian juga menurunkan spanduk yang terpasang di sekitar lokasi. Acara tersebut pun dibubarkan.
Kubu Moeldoko Mengutuk
Kubu pendukung Moeldoko, Darmizal, menjelaskan acara itu tidak dihadiri Moeldoko. Ia mengatakan apa yang dilakukan PD pimpinan AHY merusak demokrasi.
"Penyelenggara acara HUT Partai Demokrat ke-20 tanggal 10 September 2021 di Tangerang, Banten, adalah pendiri Partai Demokrat, bukan DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. Karena itu, tuduhan yang menyebut Moeldoko terlibat di acara HUT Partai Demokrat tersebut adalah tuduhan fitnah, membabi buta, kehilangan akal sehat, dan mengangkangi demokrasi," kata Darmizal dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (11/9/2021).
Sebut Bermental Preman
Darmizal juga menyinggung, sesuai fakta sejarah dan akta pendirian partai, Demokrat seharusnya merayakan HUT pada 10 September kemarin. Karena itu, dia menilai tindakan penggerudukan oleh pihak AHY sebagai tindakan tidak bermoral dan bermental preman.
"Kubu SBY-AHY seharusnya menghormati dan menghargai para pendiri partai yang melakukan tasyakuran dwi dasawarsa PD di Tangerang, Banten. Merayakan HUT Partai Demokrat tanggal 10 September itu adalah sesuai fakta sejarah, sesuai akta pendirian partai, sesuai keinginan pendiri untuk meluruskan sejarah ulang tahun pendirian partai tanggal 10 September, bukan tanggal 9 September. Menggeruduk kegiatan syukuran dwi dasawarsa Partai Demokrat sungguh tindakan tak bermoral, barbar, dan bermental preman," ucapnya.
"Tidak hanya memanipulasi tanggal ulang tahun partai, tetapi juga memanipulasi nama pendiri partai dari 99 orang menjadi hanya 2 orang dan memasukkan nama SBY sebagai pendiri partai. Padahal, di akta pendirian itu, tidak ada nama SBY sama sekali. Memanipulasi sejarah itu adalah tindakan tidak terpuji, tidak beretika, tidak beradab, dan tidak mempraktikkan demokrasi yang sehat," lanjutnya.(detik)