GELORA.CO - Kebocoran data pribadi yang kembali menggemparkan rakyat Indonesia merupakan masalah serius yang terus berlulang. Peran besar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini diminta untuk serius menangani masalah tersebut.
Pengamat telematika, Roy Suryo mengurai bahwa negeri ini pernah heboh dengan data pribadi 1,3 juta rakyat yang bocor melalui aplikasi e-HAC, yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi (test and trace) penumpang selama berpergian.
Kini, masyarakat kembali heboh karena sertifikat vaksinasi asli dan NIK Presiden Joko Widodo bocor di media sosial.
Kominfo mengurai bahwa Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.
“Kalau orang Nomor 1 saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (3/9).
Kini keseriusan peran BSSN dan Kominfo dalam menjaga data pribadi rakyat sangat ditunggu. Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, kedua lembaga tersebut seharusnya hadir dalam memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi pengelenggara sistem elektronik (PSE) termasuk mitra-mitranya.
Kehadiran secara nyata diperlukan karena PSE memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik.
Lebih lanjut, Roy Suryo khawati ada 2 faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi terjadi. Pertama faktor teknis yang mengarah pada keamanan data yang tidak layak dan tidak sesuai protokol keamanan yang memadai.
“Kedua, faktor-faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut. Bisa jadi karena faktor ekonomi,” tegasnya.(RMOL)