GELORA.CO - Pemilihan Presiden 2024 dinilai akan menjadi ajang pertarungan antara ketua umum partai. Mempunyai kendaraan politik dan elektabilitas lebih kuat dibandingkan kepala daerah, sosok ketum partai lebih diunggulkan maju di pilpres.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, kans pimpinan partai seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Puan unuk bertarung di pilpres terbuka lebar. Tidak adanya petahana membuka peluang para pimpinan partai itu didukung ketimbang elite partai.
"Sangat mungkin akan terjadi pertarungan antar elite partai vs ketua partai," kata Adi saat dihubungi Selasa (14/9).
Dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu mencontohkan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dinilai sangat realistis maju di Pilpres 2024. Menko Perekonomian itu juga didukung oleh DPD dan DPC Partai Golkar di daerah.
"Airlangga Hartarto sangat realistis maju, sebagai Ketum Golkar yang punya trah politik maju sendiri," ujar Adi.
Selain Airlangga, sosok Puan Maharani juga lebih diunggulkan ketimbang rekan separtainya di PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Meski Ganjar lebih populer, Puan lebih diunggulkan maju di Pilpres 2024.
Begitu pun sosok Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Sandiaga Uno. Keduanya potensial maju karena posisi Gerindra yang signifikan.
Adi menyebut pertarungan pimpinan partai mungkin terjadi. Apalagi pada 2024 tak ada petahana. Mereka berharap pada coattail effect atau efek ekor jas.
"Justru nama-nama populer seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar bakal kesulitan maju karena persoalan dukungan partai. Pilpres 2024 elite partai sepertinya tak akan mau memberikan karpet merah ke sosok yang bukan kader mereka," ujar Adi.
Selain itu, sosok yang pantas maju di pilpres adalah yang terbukti bisa mengatasi kondisi ekonomi global yang saat ini sedang melambat. Serta memastikan memastikan ekonomi dan demokrasi sama-sama tumbuh bersamaan.
"Ekonomi maju tapi demokrasi tak sehat itu tak ada gunanya. Sebaliknya, demokrasi maju namun ekonomi babak belur juga percuma," kata Adi. [jpnn]